REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak terburu-buru menuding pihak tertentu dalam menanggapi permasalahan di partainya. Ia juga mengusulkan agar masalah tersebut diselesaikan secara internal terlebih dahulu.
"Saya rasa, Partai Demokrat terlalu cepat menunjuk pihak lain atau pointing fingers atas urusan partainya sendiri. Menurut saya, sebaiknya urusan internal partai diselesaikan dari internal dulu,” ujar Sahroni lewat keterangan tertulisnya, Selasa (2/2).
Ia menilai, AHY sebagai ketua umum memiliki kuasa dalam menyelesaikan permasalahan di Demokrat. Termasuk sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai dapat menyelesaikan tudingan kudeta tersebut.
"Mas AHY, Mas Ibas, dan Pak SBY tentunya memiliki power yang sangat tinggi di Partai Demokrat sehingga seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selesaikan sendiri," ujar Sahroni.
Ia menilai, pernyataan dari AHY justru membuka aib internal partai berlambang bintang mercy itu. Kendati demikian, Sahroni menilai permasalahan ini menjadi salah satu ujian bagi AHY sebagai pucuk pimpinan tertinggi di partai.
"Ini justru sangat merugikan Demokrat, karena menunjukkan bahwa PD sedang berada dalam kondisi internal yang tidak baik," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) mengatakan, saat ini ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan Demokrat secara inkonstitusional itu bisa terjadi pada partai mana pun. Sehingga, kasus di Demokrat saat ini dinilainya bisa menjadi pembelajaran.
AHY mengeklaim, gerakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pejabat penting dan menteri. "Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika