Selanjutnya, kata Hasto, BKKBN akan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di akar rumput. “Sistem pelayanan ini perlu direformasi mengingat ada 5 juta ibu hamil di Indonesia dalam setahun ditambah dua juta pasangan yang baru menikah dengan 1,6 juta di antaranya hamil,” kata dia.
Pemantauan kesehatan ibu, kata dia, akan terus dilakukan karena dari para ibu ini akan lahir bayi yang sehat atau berpotensi stunting. BKKBN akan secara ketat melalui regulasi yang dibuat guna mengawal kesehatan para ibu dan memberikan kesadaran pentingnya merencanakan kehamilan.
“Saya optimis, kalau kita bekerja, kita harus bangun sistem yang konkret untuk penanganan stunting ini,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo sebagai ketua pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Kepada kepala BKKBN, presiden menargetkan agar bisa menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.
BKKBN dipercaya menjadi pimpinan program pelaksanaan pengurangan stunting karena dipercaya memiliki jejaring yang kuat hingga masyarakat bawah. Stunting sendiri menjadi perhatian presiden lantaran kondisi kesehatan ini berdampak terhadap kualitas SDM Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
