REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani angkat bicara terkait dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Presiden Moeldoko. Ia mengutuk keras sikap tidak kesatria dari Moeldoko tersebut.
"Kami juga mengutuk sikap tidak kesatria dari Jend (Purn) Moeldoko yang juga adalah kepala KSP untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Ini bukan cermin sikap seorang perwira, yang menghalalkan segala cara dan mempertontonkan arogansi kekuasaan dan uang untuk merebut paksa Partai Demokrat," kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa (2/2).
Kamhar mengaku tidak heran melihat sikap Moeldoko tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan rekam jejaknya, kepemimpinan Moeldoko ketika sebagai Ketua Umum ormas pertanian HKTI lahir dari pembegalan kepemimpinan HKTI Prabowo Subianto yang merupakan seniornya di Akmil.
"Kini mencoba mengusik kepemimpinan Mas Ketum AHY di Partai Demokrat yang notabene juniornya di Akmil," ujarnya.
Kamhar juga mengecam keras kelima kader dan mantan Partai Demokrat yang terlibat dalam dugaan upaya penggulingan kepemimpinan AHY. Ia berharap, Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengambil tindakan tegas berupa pemecatan kepada kader tersebut.
Ia juga menegaskan, seluruh kader Partai Demokrat solid di bawah Kepemimpinan Mas Ketum AHY. Menurutnya banyak gebrakan yang dilakukan dan capaian yang diraih AHY dalam waktu kurang dari setahun selama kepemimpinannya.
"Mulai dari gerakan perang semesta melawan Covid-19, Bina UMKM dan free Wifi dan sebagainya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Termasuk, berhasil menghantarkan pada Sukses Pilkada serentak 2020," kata dia.
Sebelumnya, Demokrat mengatakan, ada upaya pengambilalihan kepemimpinan secara inkonstitusional melalui mekanisme kongres luar biasa. Demokrat mengatakan, gerakan atau manuver dimotori kader dan mantan kader Partai Demokrat yang mengusung Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai calon pengganti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ikuti Whatsapp Channel Republika