Sabtu 30 Jan 2021 03:58 WIB

Masyarakat Dinilai Mulai Jenuh Terapkan Protokol Kesehatan

Epidemiolog Unand menilai penerapan protokol kesehatan harus diperkuat lagi.

Satgas Penanganan Covid-19 melaksanakan sidak protokol kesehatan di sekitar area perkotaan dan pusat perbelanjaan, Kamis (14/1). Ilustrasi
Foto: Diskominfo Garut.
Satgas Penanganan Covid-19 melaksanakan sidak protokol kesehatan di sekitar area perkotaan dan pusat perbelanjaan, Kamis (14/1). Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri Ph.D menilai saat ini masyarakat mulai jenuh menerapkan protokol kesehatan. Sebab itu, perlu dikuatkan kembali.

"Jenuh ini bisa juga dikarenakan masyarakat menilai penanganan pandemi tidak signifikan, kasus terus bertambah," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/1).

Sementara itu, lanjutnya, masyarakat tetap ingin beraktivitas dan melakukan kegiatan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unand tersebut menilai pemerintah belum bisa menemukan strategi yang komprehensif dalam menangani pandemi Covid-19. Sebagai contoh, masalah pelacakan kasus. Seharusnya, pelacakan tersebut lebih tertuju kepada orang yang menjadi suspek.

 

Namun, selama ini pelacakan dinilainya masih kurang tepat sasaran. Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengakui kepada perhimpunan ahli epidemiologi sudah cukup sering dites usap, padahal ia bukan suspek. "Aturan tes usap tersebut dilakukan karena akan menghadap presiden," katanya.

Ia mengatakan para tenaga laboratorium berpandangan cara tersebut sama saja mubazir. Namun, karena sebuah aturan, tes usap wajib dilakukan meskipun bukan suspek.

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Provinsi Sumatera Barat tersebut mengatakan banyak hal yang perlu dievaluasi, salah satunya terkait penelusuran kontak. "Artinya, perlu mendalami orang-orang yang betul-betul kontak erat," ujar dia.

Dengan demikian, orang-orang yang dilacak tersebut bisa betul-betul memutus mata rantai penularan Covid-19. "Ke depan, itu akan menjadi salah satu masukan bagi pemerintah," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement