REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR telah menyelesaikan tahapan uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Rabu (27/1). Sebanyak 18 nama telah memaparkan visi, misi dan gagasannya terkait Ombudsman ke depan.
"Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan rapat internal melalui rapat Kapoksi dulu di komisi II untuk membahas mekanisme pemilihan, dan mungkin bisa jadi kalau bisa disepakati langsung ada proses pemilihan dan penetapan," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Doli mengatakan mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah. Namun cara lain juga bisa dilakukan yaitu dengan cara pemungutan suara.
Dalam fit and proper test yang digelar dua hari kemarin, Komisi II menyoroti sejumlah hal. Pertama, soal bagaimana calon komisioner meningkatkan pengenalan kelembagaan ORI ke masyarakat.
"Sebetulnya ORI ini belum banyak diketahui banyak orang. Peran, tugas, kadang-kadang karena namanya asing apa itu lembaganya," ujarnya.
Selain itu Komisi II juga mendalami soal peran dan penguatan kelembagaan ORI. Kemudian ada juga anggota yang mempertanyakan beberapa kasus yang selama ini belum diselesaikan.
Untuk diketahui Komisi II menggelar fit and proper test calon komisioner ORI 26 dan 27 Januari. Komisi II membagi masing-masing sembilan nama yang diujikan.
Kedelapan belas nama calon anggota Ombudsman yang dikirim oleh presiden kepada DPR, antara lain Andri Gunawan Sumianto yang kini menjabat tenaga ahli DPR RI, Bobby Hamzar Rafinus (ASN Kemenko Perekonomian), Dadan Suparjo (masih menjabat Anggota Ombudsman), Hani Hasjim (konsultan komunikasi PT Redwhite Communications), Heru Setiawan (VP Kelembagaan PLN Pusat), Hery Susanto (Direktur Operasional PT Grage Nusantara Global), Indraza Marzuki Rais (Kepala SPI PT Perikanan Nusantara Persero), James Modouw (dosen ISI Denpasar) dan Jemsly Hutabarat (pegawai PT GMF Aeroasia).
Kemudian, Johanes Widijantoro (dosen Universitas Atmajaya), Mokh Najih (dosen Universitas Muhammadiyah Malang), Muhammad Joni Yulianto (konsultan pada AIPJ-Cardno Emerging Market), Noorhalis Majid (Kepala Perwakilan Kantor Ombudsman RI Kalimantan Selatan), Ratminto (dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), Robertus Na Endi Jaweng (peneliti dan Pimpinan Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah), Roby Arya Brata (ASN Sekretariat Kabinet), Ucu (ASN Sekretariat Presiden), dan Yeka Hendra Fatika (Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi).
Ikuti Whatsapp Channel Republika