Kemudian, Kemendagri dalam hal ini para pemimpin daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota juga menangani pembinaan. Pembinaan perusahaan mandiri pembiakan (ayam PS) dapat dilakukan oleh gubernur. Sementara itu, bupati/wali kota menangani pembinaan untuk para peternak mandiri ayam FS.
Muladno menilai pembinaan teknis dan nonteknis untuk para peternak mandiri atau peternak skala kecil harus dilakukan berkoperasi agar memiliki posisi tawar (bargaining position) terhadap perusahaan integrator yang berskala besar.
"Perusahaan mandiri di luar integrator vertikal, khusus menangani PS atau pembiakkan saja jumlahnya ada sekitar 100-an. Pembinaan ini harus dilakukan berkoperasi, karena kalau cuma pelihara 2.000-5.000 ekor, kalau harganya jatuh terus karena perang bisnis ya lama-lama bisa mati (usahanya)," kata dia.
Terakhir, Muladno mengatakan perlunya ada konsorsium perguruan tinggi untuk menelusuri data populasi ayam ras atau pedaging. Selama ini, keterlibatan dari akademisi hanya bersifat individu, dibandingkan dengan institusi atau perguruan tinggi tersebut.
Dengan keterlibatan ketiga kementerian ini, Muladno berharap ada formulasi data yang dihasilkan sehingga dapat menyelesaikan perbedaan atau carut marut data populasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
