Respons pemerintah untuk meluruskan informasi yang sesat terkait vaksin, juga harus lebih cepat sebelum berkembang menjadi informasi liar di media sosial.
Akan tetapi dia mengingatkan, komunikasi pemerintah juga harus mampu menjelaskan bahwa vaksin hanya salah satu bagian untuk mengendalikan pandemi.
Upaya lain yang juga penting dilakukan pemerintah adalah meningkatkan testing, tracing dan treatment (3T).
“Vaksin tidak akan menyelesaikan masalah pandemi tanpa ditunjang 3T,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan Fajar Junaedi Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Meski maraknya hoaks vaksin Covid-19 disumbang oleh polarisasi politik saat Pemilihan Presiden 2019, namun juga diakibatkan oleh komunikasi publik pemerintah yang buruk sejak awal pandemi.
“Komunikasi publik yang buruk telah menyebabkan meluasnya beragam informasi yang saling sengkarut,” kata Fajar dihubungi Anadolu Agency, Senin.
Di tengah sengkarut informasi itu, kata Fajar, literasi media di masyarakat masih rendah. Sehingga masyarakat cenderung memercayai berita-berita yang clickbait dan kabar bohong yang disebarluaskan melalui media sosial.
Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi, termasuk soal vaksin, menjadi turun.
Oleh karena itu, Fajar mengatakan, untuk mengembalikan kepercayaan itu, pemerintah harus segera mengintegrasikan komunikasi publik untuk sosialisasi vaksin dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan penolakan terhadap vaksin Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di banyak negara lain.
Pemerintah Indonesia, kata dia, sudah mengantisipasi munculnya penolakan itu. Apalagi, Indonesia pernah menghadapi tantangan adanya penolakan yang sama saat imunisasi vaksin polio atau rubela.
“Kami sudah antisipasi, karena vaksinasi bukan yang pertama dilakukan di Indonesia,” kata dia.
Salah satu strategi yang dilakukan, kata dia, dengan lebih banyak memberikan informasi tentang vaksin yang berbasis fakta dan sains.
Beberapa situs pemerintah seperti Covid19.go.id dan laman Kominfo.go.id menjadi saluran utama untuk menangkal hoaks terkait vaksin atau Covid-19 secara umum.
Selain menggunakan internet, sosialisasi secara konvensional tetap dilakukan seperti melibatkan puskesmas, tokoh agama dan aparat desa. Termasuk menerbitkan poster, leaflet dan banner di masyarakat.
Siti meyakini hoaks vaksin Covid-19 tidak memengaruhi persepsi masyarakat untuk imunisasi rutin. Turunnya cakupan imunisasi rutin selama pandemi, lebih karena disebabkan keengganan masyarakat untuk mengakses pusat layanan kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
