Menyusul masih kencangnya laju penularan Covid-19, pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM dilanjutkan kembali selama 14 hari sampai 8 Februari 2021, setelah PPKM pertama berakhir pada 25 Januari 2021.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan PPKM diperpanjang karena angka penularan di tujuh provinsi yang menjalankan PPKM masih belum menunjukkan perbaikan. Tujuh provinsi itu, antara lain, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Namun, kebijakan PPKM ini dikritisi oleh epidemiolog. Peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman, misalnya, mengusulkan sebaiknya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal pandemi.
Dicky menekankan pentingnya pemberlakuan PSBB untuk menopang 3T (tracing, testing, dan treatment). Pemberlakukan PPKM dianggap tak bisa memperkuat 3T.
Selama ini, Dicky mengingatkan, 3T seharusnya merupakan kebijakan utama pengentasan Covid-19. Sedangkan, PPKM atau PSBB hanya bersifat kebijakan pendukung 3T.
"Harusnya, PSBB yang sesuai regulasi. Itulah salah satu bentuk lockdown agar semua aktivitas sosial berhenti. Kotanya dimatikan dulu untuk perkuat pelaksaan 3T. Sehingga (3T) jadi optimal dan mengejar ketertinggalan dari penularan virus," kata Dicky pada Republika, Jumat (22/1).
Dicky mengkhawatirkan penularan Covid-19 bisa terus meluas jika penguatan 3T urung dilakukan. Kemudian, imbasnya fasilitas kesehatan (faskes) makin kerepotan menangani pasien Covid-19 yang kian membeludak.
"Penularan bisa makin besar dan chaos di faskes dan naiknya kematian makin besar," ujar Dicky.
Dicky juga mewanti-wanti kemungkinan angka kematian terus melonjak hingga 500 per hari. Untuk saat ini, angka kematian harian di Tanah Air sudah mencapai 300-an.
"Ini yang harus diantisipasi dan dicegah. Ini tunjukkan pandemi makin tidak terkendali. Bukannya buat versi baru PSBB (PPKM) tapi PSBB lah yang harus dilakukan," ucap Dicky.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pemerintah tidak hanya memperpanjang PPKM, tapi juga menerapkan lockdown total pada akhir pekan. Masyarakat dilarang keluyuran mulai Jumat malam pukul 19.00 WIB hingga Senin pukul 05.00 pagi.
Menurut Saleh, jika semua orang berada di dalam rumah secara bersamaan selama dua hari tiga malam, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat penyebaran virus.
"Apa sih sebetulnya alasan ini diperpanjang gitu. Kan targetnya untuk menekan penurunan Covid, tapi dengan diperpanjang dari kemarin dicoba enggak turun juga," kata Saleh.
Pakar Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, setuju menerapkan usulan pemberlakukan lockdown pada akhir pekan. Ia berharap, pemerintah dapat menerapkan usulan lockdown pada akhir pekan.
"Iya (setuju), saya kira bisa menurunkan (kasus) jika melakukan hal tersebut, tetapi apakah efektif tentunya tergantung implementasinya," kata Laura, Senin (25/1).
Menurutnya, lockdown pada akhir pekan akan efektif dalam mengurangi tingkat penularan Covid-19. Tentunya, ujar Laura, lockdown yang memang benar-benar membatasi mobilisasi masyarakat.
"Jadi tergantung implementasinya, apakah betul-betul dilakukan dan mobilisasi masyarakat memang dibatasi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
