Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk fokus terlebih dahulu pada vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat. Daripada mewacanakan adanya vaksin mandiri yang dapat membingungkan masyarakat.
Pemerintah seharusnya menjamin terlebih dahulu pendistribusian vaksin ke berbagai daerah. Khususnya, di daerah pelosok dan kawasan 3T (terdepan, terpencil, dan terluar).
"Pastikan bahwa vaksin, cold chain, dan sarana logistik pendukung vaksinasi semua aman. Yang tidak kalah penting mitigasi dan tata kelola Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI)," ujar Netty kepada wartawan, Senin (25/1).
Di samping itu, wacana vaksin mandiri dapat memantik isu sensitif di tengah masyarakat. Bahwa orang yang memiliki uang dapat membeli dan memilih vaksin yang diinginkan.
"Belum lagi persoalan data penerima vaksin yang menuai sengkarut. Alhasil, tujuan vaksinasi untuk membentuk herd immunity ini pun terancam gagal," ujar Netty.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 Dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rencana vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara mandiri diupayakan di luar target sasaran vaksinasi gratis sebesar 70 persen. Program vaksin mandiri bertujuan membantu percepatan kekebalan komunitas (herd immunity).
"Jadi, di luar target sasaran vaksinasi gratis," kata Nadia, di Jakarta, Kamis (21/1).
Target vaksinasi Covid-19 secara gratis yang diupayakan pemerintah adalah 70 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara program vaksinasi Covid-19 secara mandiri direncanakan akan berada di luar target sasaran itu.
Dengan demikian, rencana vaksinasi Covid-19 secara mandiri tersebut adalah untuk menambah jumlah sasaran yang akan divaksin. Sehingga, diharapkan dapat mempercepat pencapaian kekebalan komunal.
"Jadi, vaksinasi mandiri nanti akan menambah jumlah orang yang ada di populasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
