Oleh : Denny JA, Akademisi/Konsultan Politik/Kolomnis

Bukankah lebih cepat lebih baik? Di Eropa, Amerika Serikat, Australia, para ahli mulai berpikir langkah out of the box itu: membuka jalur swasta vaksinasi berbayar (4)

Menkes kita juga sudah maju selangkah. Ia mulai mempertimbangkan perusahaan dibolehkan membeli vaksin secara komersial untuk para karyawan (5).

Kini harap gagasan Menkes ini secepatnya  direalisasi. Bahkan jika bisa, peran swasta lebih dibuka lagi.

Bolehkan juga aneka rumah sakit besar membuka vaksinasi berbayar bagi siapa saja. Rumah sakit itu juga dibebaskan memilih vaksinnya sendiri,  baik Sinovac, Moderna hingga Pfizer. Yang penting: hanya vaksin yang sudah disetujui WHO, yang diperbolehkan.

Maka dua jalur vaksinasi dibuka. Yang gratis lewat jalur birokrasi pemerintahan. Dan pemerintah sudah menerapkan skala prioritas vaksinasi berdasarkan segmen masyarakat.

Yang berbayar bisa lewat swasta. Tak hanya perusahaan bagi karyawannya. Tapi juga aneka rumah sakit dan klinik membuka vaksinasi bagi siapapun.

-000-

ALASAN KEDUA: Menghindari Black Market dan Grey Market

Sudah menjadi hukum besi ekonomi. Jika publik sangat membutuhkan barang dan jasa. Sementara aturan resmi berbelit. Maka akan muncul black market atau grey market yang menyediakan jasa dan produk itu.

Sungguh itu akan menjadi fenomena lebih buruk. Dalam pasar gelap atau pasar abu- abu, beredar vaksin Covid 19 dan jasa penyuntikannya.

Harga tak bisa dikontrol. Kualitasnya juga lebih susah dijamin.

Dan ini akan sulit dicegah siapapun. Kebutuhan publik untuk survive akan mengalahkan aturan sehebat apapun. 

ALASAN KETIGA: Mengurangi Tekanan Kepada Pemerintah

Menteri keuangan sudah mengeluarkan angka itu. Pemerintah menyiapkan 58 trilyun hanya untuk vaksinasi 182 juta penduduk. (6)

Aneka keterlambatan birokrasi, hambatan dalam vaksinasi akan terjadi. Semua menunggu pemerintah. Itu karena pemerintah satu satunya pemain dalam vaksinasi.

Jika swasta juga dibolehkan membuka vaksinasi berbayar, tekanan pada pemerintah berkurang.

Swasta dengan suka rela mengambil porsi komersial dari vaksinasi. Penduduk juga punya lebih banyak pilihan.

Pemerintah sangat mungkin tak perlu lagi mengeluarkan dana sebanyak 58 trilyun. Sebagian ditanggung oleh swasta dan masyarakat yang memilih jalur vaksin berbayar.

Bagi yang ingin gratis dan bersabar, ada jalur pemerintahan. Bagi yang bersedia membayar dan tak sabar, ada jalur swasta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika