REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arie Lukihardianti, Dedy Darmawan Nasution, Dadang Kurnia, Antara
Kisruh akibat 'menghilangnya' tahu tempe di awal tahun 2021, bukan hal baru. Sebagai negara dengan konsumsi kedelai yang tinggi seharusnya Indonesia bisa mandiri memenuhi kebutuhan kedelainya sendiri.
Peneliti kedelai yang juga Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Achmad Baihaki, mengatakan Indonesia seharusnya bisa lepas dari jerat impor kedelai. Karena, menurut Baihaki, Indonesia sejatinya memiliki varietas kedelai yang lebih unggul dibandingkan produk impor, yaitu Kedelai Arjasari.
Hasil panen Kedelai Arjasari juga cukup baik, rata-rata mencapai 2,34 ton per hektare. “Bahkan, di salah satu pulau di Indonesia Timur, hasil panennya bisa mencapai 4,48 ton per hektare, jauh di atas kedelai impor,” ujar Baihaki kepada wartawan belum lama ini.
Baihaki menjelaskan, kedelai Arjasari per 100 butirnya lebih berat dari kedelai impor, mencapai 19,24 gram. Begitu juga kandungan proteinnya, yang juga sangat tinggi, mencapai 43,16 persen.
“Kedelai Arjasari adalah salah satu kedelai hasil penelitian saya yang dikembangkan di kebun percontohan Fakultas Pertanian di Arjasari, Kabupaten Bandung dan sudah dilepas secara resmi oleh pemerintah ke pasaran beberapa tahun lalu,” katanya.
Namun, kata dia, persoalannya, adalah sebagian masyarakat Indonesia memandang sebelah mata terhadap kedelai lokal. Mereka lebih menyukai kedelai impor.
“Pengrajin tahu dan tempe banyak yang menyepelekan kedelai lokal. Mereka lebih memilih kedelai impor. Padahal produk lokal jauh lebih unggul dari produk impor,” katanya.
Baihaki dan tim menghasilkan varietas unggul tersebut setelah kuliah selama 4 tahun di Minnesota, Amerika Serikat (AS). Minnesota adalah negara bagian di AS yang merupakan penghasil utama kedelai.
“Saya belajar dari para ahli kedelai di sana. Belajarnya pun lama. Hasil penelitiannya jauh lebih unggul dari produk sejenis yang ada di pasar global. Masalahnya hanya tinggal penghargaan dari masyarakat Indonesia,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, kata dia, yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai swasemba kedelai adalah komitmen dan keberpihakan. Yakni, pemerintah harus betul-betul melakukan aksi nyata, bukan sekedar wacana.
“Pemerintah juga harus mengampanyekan cinta produk lokal. Sementara masyarakat serta pengrajin tahu tempe harus menghargai produk lokal dan mulai mengubah pola pikirnya tentang kedelai lokal,” papar Baihaki.
Selain itu, kata dia, pemerintah harus memberi jaminan serapan produk kedelai lokal. Dengan demikian, petani akan bersemangat untuk kembali menanam dan memproduksi kedelai.
Berdasarkan berita terbaru, kata dia, saat ini Indonesia baru memenuhi 30 persen kebutuhan kedelai. "Kita bisa swasembada, pasti bisa, tinggal tekad dan komitmen semua pihak. Lahan tersedia cukup luas,” paparnya.
Peneliti ternama kedelai AS saja, kata dia, sengaja datang ke Indonesia Timur untuk mencari varietas kedelai liar. Ironisnya, Indonesia justru lebih mengutamakan kedelai impor.
Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Entang Sastraatmadja, juga meyakini Indonesia mampu swasembada kedelai. Namun untuk mewujudkan perlu grand design tata laksana kedelai.
Menurutnya, dengan semakin majunya teknologi pertanian, bukan tidak mungkin Indonesia mencapai swasembada kedelai. Yakni, bisa menciptakan produk unggul yang sesuai dengan kondisi iklim Tanah Air.
“Kuncinya adalah komitmen dan keberpihakan pemerintah serta dunia usaha. Jika ada kepastian harga dan serapan pasar, petani kedelai pun tentu akan dengan semangat berproduksi, menanam kedelai,” katanya.
Entang mengatakan, dulu Indonesia memiliki sentra kedelai. Namun, karena harga dan serapannya yang tidak menentu, perlahan-lahan para petani kedelai tersebut beralih menanam komoditas lain.
“Ini adalah pekerjaan rumah bersama dan memang tidak bisa direalisasikan dalam waktu singkat, tapi bukan tidak mungkin direalisasikan,” katanya.
Upaya untuk meningkatkan pasokan kedelai dalam negeri masuk dalam tiga langkah Kementerian Pertanian untuk mengatasi masalah kedelai yang sedang mencuat. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menetapkan setidaknya dua langkah terkait kedelai dalam negeri.
Pertama, agenda temporer yakni dalam 200 hari kedepan produktivitas lokal harus ditingkatkan. Pemetaan produksi lokal antara yang dikonsumsi dan dijadikan bibit akan dibenahi sehingga upaya untuk meningkatkan produksi bisa lebih terarah.
Syahrul melanjutkan, lalu pemerintah merancang strategi panjang agar Indonesia bisa menyuplai sendiri kebutuhan kedelai secara mandiri. Harapannya, ketersediaan kedelai dapat stabil sekalipun terjadi gejolak di negara-negara pengekspor kedelai.
Selain dua langkah itu, pemerintah saat ini melakukan stabilisasi harga kedelai. "Agenda SOS yakni stabilisasi harga, pasokan tidak boleh ada yang terganggu sehingga ketersedian harus dipastikan aman. Harga tidak boleh terlalu turun dan tidak boleh terlalu naik," kata Syahrul di Jakarta, Kamis (7/1).
Ia mengatakan, langkah pertama SOS akan dilakukan dalam 100 hari ke depan. Caranya dengan melakukan gerakan stabilisasi harga lewat operasi pasar kedelai dengan harga Rp 8.500 per kilogram.
Rencananya dalam 100 hari pasokan dan harga kedelai bisa stabil khususnya di Pulau Jawa, berdasarkan surat edaran harga di pengrajin Rp.8.500 per kg. Harga tersebut ditetapkan dengan menekan harga distribusi. Dari importir kedelai akan langsung didrop ke pengrajin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika