REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar di Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2020. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai keputusan tersebut tepat diambil.
"Langkah dan keputusan yang tepat yang diambil pemerintah mengingat data pasien yang terpapar positif covid terus mengalami kenaikan dan beberapa hari terakhir terus di atas 8.000 yang terpapar ini berdampak kepada kondisi keterisian RS dan terkhusus ICU di RS juga mengkawatirkan," kata Rahmad kepada Republika.co.id, Kamis (7/1).
Rahmad juga mengapresiasi pemerintah yang melakukan langkah cepat dan darurat dengan membatasi pergerakan orang kerja di kantor, pembatasan operasional mal hingga pembatasan orang berkerumun. Pemerintah diharapkan terus mengevaluasi kebijakan tersebut. "Semoga kebijakan ini berdampak penurunan angka (penularan) covid-19," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti ketersediaan rumah sakit yang dinilai kian mengkhawatirkan. Dia mengajak semua pihak untuk benar-benar patuh dan taat terhadap protokol kesehatan.
"Sekali lagi hanya dengan protokol kesehatan yang efektif menyelamatkan kita. Namun sebaliknya abai protokol kesehatan, lonceng dan alarm bahaya mengintai lingkungan dan rumah kita," tuturnya.
Rahmad mendesak pemerintah daerah semakin tegas dalam menegakan protokol kesehatan. Ia berharap, penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat juga melibatkan TNI Polri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, PSBB di Jawa dan Bali tersebut berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Airlangga berharap, kebijakan pembatasan aktivitas yang kembali dilakukan ini mampu menekan angka penularan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
