REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) Jawa Barat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Audiensi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait penuntasan kasus penembakan enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) hingga tewas.

Menurut Koordinator lapangan KPK Jabar Ahmad Jundi, awalnya mereka berencana menggelar aksi di depan Gedung Sate. Namun, setelah melihat berbagai aturan daerah yang mengkhawatirkan adanya kerumunan lebih dari 50 orang saat aksi, maka KPK Jabar pun memutuskan melakukan komunikasi dengan Uu Ruzhanul.

"Kami putuskan kegiatan ini dilakukan dengan audiensi. Karena kami tidak ingin hanya eksistensi saja di depan Gedung Sate, karena yang lebih penting tujuan aksi kami ini tersampaikan," ujar Jundi ditemui usai audiensi dengan Wagub Uu, Rabu (23/12).

Menurut Jundi, saat ini kasus yang terjadi atas hilangnya enam nyawa belum juga menemui titik terang. Mereka merasa pihak yang melakukan investigasi kurang independen.

Jundi mengatakan, dalam pertemuan ini KPK Jabar meminta agar Gubernur Jabar dan DPRD Jabar bisa mendorong pemerintah pusat dan DPR membuat tim Adhoc. Yakni, tim pencari fakta independen, sehingga kasus bisa lebih cepat dituntaskan."Pemecahan kasus ini sangat lambat. Sekarang sudah berminggu-minggu belum juga ada iktikad baik pemerintah untuk membuat tim pencari fakta independen," paparnya.

Jundi menilai, pencarian fakta dan data atas kasus ini berat sebelah. Sebab, olah tempat kejadian peristiwa pun hanya dilakukan oleh kepolisian dan Komnas HAM."Seharusnya ada pihak lain yang terlibat misalnya mereka yang selama ini dianggap menghalangi 'kepolisian'," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika