REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vaksinolog Dirga Sakti Rambe meminta pemerintah mematangkan program vaksinasi agar bisa segera digunakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Persiapan matang diperlukan agar tak ada keterlambatan penyuntikan vaksin ke seluruh wilayah Indonesia jika sudah tersedia izinnya.
Dirga menyebut pemerintah sudah mulai menjalankan program vaksinasi Covid-19 dari persiapan alur distribusi dan siapa saja yang bakal dapat vaksin lebih dulu. Persiapan ini perlu ditopang semua stakeholders dari pusat hingga daerah supaya berjalan efektif.
"Sebenarnya saat ini semua sudah berjalan kulkas disiapkan, kalau sumber daya manusianya juga disiapkan pelatihan untuk vaksinator dan pendataan tenaga kesehatan mana saja yang perlu divaksinasi, itu semua sudah dimulai tapi perlu dipertajam lagi," kata Dirga pada Republika, Kamis (17/12).
Dirga mengimbau pemerintah memberi pemahaman pada masyarakat bahwa jumlah vaksin Covid-19 bisa saja terbatas karena kendala produksi. Sebab semua negara membutuhkan vaksin di waktu yang sama sehingga pabrik vaksin dianggap sulit memenuhi kebutuhan.
"Dari sisi teknis kita tahu pasti akan ada kendala produksi di seluruh dunia karena itu stoknya terbatas semua negara beli. Dari segi distribusi perlu dipastikan lagi tempat penyimpanan vaksin dari Aceh sampai Papua itu baik," ujar Dirga.
Selain itu, Dirga menyoroti program vaksinasi Covid-19 masih perlu peningkatan edukasi dan sosialiasi pada masyarakat.karena berdasarkan survei pemerintah masih ada sepertiga masyarakat yang menolak vaksinasi. Mereka inilah yang wajib mendapat pemahaman agar mengubah ketidakyakinannya terhadap vaksin.
"Komunikasi dari pemerintah perlu diperbaiki dari aspek keamanan dan efektivitas vaksin. Vaksinasi enggak akan mulai sebelum BPOM keluarkan persetujuan, sampai sekarang kita belum tahu bagaimana keamanan dan efektivitas vaksin ini," ucap Dirga.
Kemudian Dirga tetap mengajak masyarakat mematuhi 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) meski nantinya sudah menerima vaksin Covid-19. Menurutnya, adalah suatu anggapan yang salah jika mengabaikan 3M ketika telah disuntik vaksin.
"Perlu ada penekanan pesan bahwa vaksinasi harus dilakukan bersamaan dengan 3M, bukan berarti ketika ada vaksin maka tidak patuhi lagi 3M, vaksin dan 3M harus bersamaan," imbau Dirga.
Presiden Jokowi baru saja menyatakan pemerintah menggratiskan seluruh vaksin Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat pada Rabu (16/12). Presiden memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Kebijakan ini berbeda dengan ketetapan pemerintah sebelumnya, yakni membagi program vaksinasi ke dalam dua skema. Pemerintah memang menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022. Skema vaksinasi dibagi dua, yakni 32 juta orang digratiskan dan 75 juta lainnya mengakses secara mandiri.
Total anggaran vaksinasi yang disiapkan pemerintah untuk 2021, berdasarkan rencana awal mencapai Rp 60,5 triliun. Perinciannya, Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19, Rp 3,7 triliun untuk penerapan imunisasi, dan Rp 1,3 triliun untuk pengadaan sarana prasarana laboratorium dan litbang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika