Rabu 16 Dec 2020 19:45 WIB

Jaksa Sebut Nama Romi di Sidang Korupsi Wali Kota Tasik

Terdakwa meminta bantuan dua oknum pejabat Kemenkeu yang difasilitasi Romi.

Rep: Djoko Suceno/ Red: Agus Yulianto
Wali Kota Tasikmalaya nonaktif Budi Budiman (tengah)
Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA
Wali Kota Tasikmalaya nonaktif Budi Budiman (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Nama mantan Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy, alias Romi turut disinggung oleh Jaksa KPK, dalam sidang dakwaan dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) dana alokasi khsus (DAK) APBN dengan terdakwa Wali Kota Tasikmalaya nonaktif, Budi Budiman. Sidang dengan agenda dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (16/12).

Menurut Jaksa KPK, Yoga Pratomo, untuk mendapatkan anggaran DID dan DAK dari pemerintah pusat, terdakwa meminta bantuan dua oknum pejabat Kemenkeu yang difasilitasi Romi. Romi yang kala itu menjabat Ketua Umum PPP mempertemukan terdakwa yang juga kader partai tersebut, dengan kedua oknum ASN. Pertemuan dilakukan di rumah Romi. 

"Untuk mendapat DID dan DAK, pada September 2016, Budi Budiman sebagai kader PPP bertemu dengan M Romahurmuziy selaku Ketua Umum PPP di kediamannya," kata Jaksa.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang perkara korupsi dengan terdakwa, Wali Kota Tasikmalaya nonaktif, Budi Budiman. Dalam dakwannya, Jaksa KPK, Yoga Pratomo, menjerat terdakwa dengan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Menurut Jaksa, terdakwa patut diduga melakukan suap terhadap dua pejabat setingkat kepala seksi di Kemenkeu. Kedua pejabat tersebut yaitu Yaya Purnomo seorang ASN di Sub Direktorat Pengembangan Perkotaan, Kementerian Keuangan dan Rifa Surya ASN Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Menurut Jaksa, uang suap yang diberikan terdakwa kepada dua oknum ASN tersebut sebesar Rp 1 miliar secara bertahap. Suap diberikan terdakwa agar mendapatkan anggaran DID dan DAK dari Kementrian Keuangan. 

Kedua oknum ASN tersebut mengurus pengajuan DAK Kota Tasikmalaya ke pemerintah pusat. Selain itu keduanya juga memberikan konsultasi agar pengajuan tersebut disetujui. 

"Keduanya melakukan pengurusan dengan cara memberikan informasi peluang DID Tahun anggaran 2017, memberikan konsultasi dan melakukan penghitungan perkiraan alokasinya," kata Jaksa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement