REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan menjadi poros maritin dunia. Di sisi lain, Indonesia harus bisa memperkuat jaringan internasional dalam pemasaran hasil laut.

“Kita ingin menjadikan pelaku usaha bukan hanya menjadi obyek kebijaksanaan pemerintah semata, tetapi menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Kris Budiharjo, ketua umum sekaligus penggagas Federasi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Indonesia (FERPUKPI) di Jakarta, Senin (14/12).

Kris menegaskan hal tersebut pada acara penandatanganan dan deklarasi 12 asosiasi di bidang kelautan dan perikanan. Acara ini dihadiri juga sejumlah akademisi dan pelaku usaha.  Ia menegaskan pihaknya siap mengawal kebijakan pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia guna mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya hasil laut.

"Jangka pendeknya, mengawal regulasi kelautan dan perikanan sesuai Undang-undang (UU) Cipta Kerja agar mudah, transparan dan konsisten terhadap pengelolaan usaha hasil laut kita," ujarnya.

Kris mengatakan aturan itu harus dikawal agar tidak terjadi tumpang tindih pengurusan izin, tidak terjadi aturan sesuai kemauan pejabat pemerintah saja, tetapi harus berbasis pada kepentingan nasional dan dunia usaha.

"UU Cipta Kerja dalam usaha kelautan ini sangat menguntungkan karena ijin akan satu pintu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," Katanya.

Untuk jangka panjangnya, Kris berharap para anggota yang tergabung di dalam asosiasi di bidang kelautan dan perikanan ini bisa lebih memperkuat jaringan internasional dalam pemasaran hasil laut Indonesia.

“Para asosiasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan agar bergabung dengan FERPUKPI,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika