REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak jadi menggelar Muktamar IX secara fisik di Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan utamanya karena masih tingginya kasus penularan Covid-19 di Indonesia.
Adapun, forum yang digelar pada 18 hingga 21 Desember mendatang, akan digelar secara virtual dan kehadiran fisik berdasarkan zonasi. Dibagi dalam sembilan zonasi.
"Muktamar akan digelar berdasarkan zonasi yaitu Makassar, Manado, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Balikpapan, Bogor, dan Serang," ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani lewat keterangan resminya, Ahad (6/12).
Setiap zonasi, kehadiran fisik akan dibatasi maksimal 200 orang. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
"Dan seluruh muktamirin wajib menunjukkan hasil swab yang negatif," ujar Arsul.
Hal ini, kata Arsul, sudah diputuskan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar pada 4 Desember 2020. Turut hadir dalam rapat tersebut pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Suharso Monorafa.
"Serta jajaran pengurus DPP serta Ketua DPW seluruh Indonesia. Rapimnas tersebut digelar secara fisik dan virtual," ujar Arsul.
Ada tiga agenda utama dalam Muktamar tersebut. Pertama, akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya. Kedua, muktamar juga akan membahas program, visi dan misi serta anggaran dasar PPP ke depan.
Ketiga, dalam Muktamar juga akan dilakukan pemilihan Ketua Umum PPP yang diikuti 548 suara dari DPW/DPC PPP dengan kehadiran fisik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Setelah itu, akan dilakukan penentuan pengurus dengan sistem formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih sebagai formatur utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
