REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wali Kota Makassar, Irman "None" Yasin Limpo, menyoroti penanganan kemiskinan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Menurutnya, ada sejumlah kelemahan sehingga persoalan kemiskinan tidak pernah tuntas. Mulai dari data yang bias, penanganan yang parsial, hingga instrumen-instrumen yang belum termanfaatkan dengan baik.
None menegaskan, untuk penanganan kemiskinan, khususnya di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, kebijakan pemerintah harus straight to the poin pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Tidak ada yang menyangka Covid-19 ini, dan tidak ada pemerintah yang siap sepenuhnya. Tapi, kita harus mengubah tantangan menjadi peluang," tegas Calon Wali Kota Makassar nomor urut 4 ini, pada Debat Publik III Pilwali Makassar, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (4/12), dalam siaran persnya.
Ekonomi hingga pelayanan yang berbasis digital, lanjutnya, harus dibangun dengan baik. Tidak perlu lagi diambil kebijakan lockdown, karena ada artificial intelegency yang bekerja. UMKM juga tidak perlu lagi kehilangan marketnya.
"Saya menganalogikan, 10 bulan sekolah tidak dibuka, ibu-ibu kantin tidak jualan, itu salah satu pengangguran yang paling jelas," ungkapnya.
Yang terpenting saat ini, menurut None, bagaimana kebijakan pemerintah to the point ke masyarakat. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, tidak mungkin pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, yang harus dipikirkan adalah mengurangi beban masyarakat.
"Gratiskan BPJS Kesehatannya. Jangan buat beban. Jika tidak bisa tingkatkan kesejahteraannya, kurangi bebannya. Kurangi bayar pajaknya, seperti yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika