REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) di Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan itu, dia mengatakan, KPK mengamankan pejabat negara dan satu pihak swasta.
"Kami hanya bisa menyampaikan sejauh ini bahwa membenarkan ada terjadi giat penangkapan terhadap penyelenggara negara yang diduga bupati dan beberapa pihak ada dari penyelenggara negara dan swasta," kata Nurul Ghufron di Jakarta, Kamis (3/12).
Namun, dia enggan untuk mengungkapkan secara rinci terkait jumlah orang yang ditangkap serta uang yang diamankan dalam tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, dia mengatakan, KPK masih melakukan pemeriksaan di daerah yang dimaksud.
"Tentu kami akan update karena teman-teman masih melakukan pemeriksaan di sana," katanya.
Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo diketahui merupakan calon kepala daerah pejawat di kawasan tersebut. Dia calon bupati yang dipasangkan dengan Ridaya Laode Ngkowe ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Ghufron membantah jika penangkapan yang dilakukan KPK ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia mengatakan, KPK tidak mengaitkan penangkapan seseorang dengan pilkada ataupun bisnis tertentu.
"Apakah ini sebagai timses dan lain-lain kami belum ke arah sana, yang jelas ada penyelenggara dan swasta yang diduga melakukan tindak pidana korupsi telah kami tangkap pada jam 13.00 tadi," katanya.
KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini. Belum diketahui kapan KPK akan menggelar jumpa pers terkait OTT kali ini.
Seperti diketahui, KPK belum lama ini menjaring Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Politikus Gerindra itu diamankan terkait perkara penetapan izin ekspor benih lobster.
Operasi penangkapan selanjutkan juga dilakukan terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Dia ditangkap karena diduga menerima suap terkait pembangunan rumah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika