REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga perjuangan dari individu dan masyarakat. "Kalau penerimaan dan dukungan tidak ada pada norma HAM, tidak berkembang di sebuah negara," kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (30/11).

Ia menuturkan nilai-nilai HAM perlu diinternalisasi ke dalam komunitas-komunitas atau dalam hubungan sosial antarindividu maupun antarmasyarakat. Sebab, kelompok masyarakat dapat menjadi ancaman terhadap HAM.

Komnas HAM mencatat budaya HAM di RI berkembang pada 1999 hingga 2005 dengan ditandai, di antaranya berdirinya Komnas HAM, menguatnya kelompok masyarakat, serta munculnya sistem multipartai. Namun, pada 2006-2020 perkembangan itu mengalami turbulensi sehingga menjadi stagnan dengan adanya politik identitas yang menyuburkan intoleransi serta praktik-praktik terorisme.

"Hari ini HAM mendapat tantangan yang luar biasa sehingga mengembangkan budaya HAM menjadi penting supaya kita mampu berhadapan atau mampu mengajak masyarakat menghormati HAM," kata Amiruddin.

Apabila budaya HAM tidak ditanamkan dalam individu dan masyarakat, dikhawatirkan otoritarianisme akan kembali dan negara demokratis berubah menjadi negara organik. Padahal, negara demokratis disebutnya sebuah keniscayaan dengan jaminan kebebasan individu menyampaikan pendapat, mengontrol jalannya pemerintahan, dan saling menghargai antarwarga negara.

"Lembaga seperti Komnas HAM ini juga hanya bisa kuat di tengah masyarakat yang memiliki budaya HAM pada dirinya," ucap Amiruddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika