REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tengah mengevaluasi upaya yang telah dilakukan jajarannya dalam mengantisipasi terjadinya peristiwa kerumunan pada acara pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS). Riza mengatakan fokusnya sekarang ini evaluasi menyeluruh. Apalagi banyak pihak yang menilai Pemprov DKI Jakarta juga ikut bertanggung jawab atas kerumunan jumlah besar di rumah HRS termasuk ditujukan ke Kepala Satpol PP.
"Sekarang bukan soal copot mencopot, sekarang ini kita lakukan evaluasi secara lebih menyeluruh dan total," ujar Riza saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11) mengenai kemungkinan Kepala Satpol PP ikut dicopot dari jabatannya.
Riza menyebut Pemprov lebih memilih untuk melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan semua pihak di internal, dengan forkopimda, termasuk juga dengan satgas pusat atas masalah tersebut. Ketimbang harus mencopot pejabat karena tujuannya adalah bagaimana bisa mengakhiri pandemi Covid-19 ini.
"Kita terus berkoordinasi, berdialog, mencari solusi yang terbaik, terkait penanganan Covid-19 di seluruh wilayah, termasuk di Jakarta. Prinsipnya Pemprov DKI punya komitmen yang kuat untuk terus memutus mata rantai," ucapnya.
Riza juga mengklaim pihaknya tak melakukan pembiaran kerumunan dalam kegiatan itu. Karena dalam pelaksanaannya ketika hari acara berlangsung Sabtu (14/11) lalu, Satpol PP tidak begitu saja mendiamkan acara tersebut. Saat itu ada 200 petugas diterjunkan untuk mengamankan dan mengawasi acara itu.
Bahkan, kata dia, Satpol PP juga mengadakan penindakan terhadap pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya yang tidak menggunakan masker. Puluhan simpatisan Rizieq pun terjaring oleh petugas dan diberikan sanksi.
Karena itu, Riza tak terima jika Satpol PP disebut tak mengambil tindakan atas acara tersebut. Sebab sudah banyak upaya yang dilakukan meski tak membubarkan kerumunan. "Itu bukan pembiaran. Semua sudah dilalui, dikoordinasikan. Satpol PP itu kan tugasnya menertibkan," ujarnya.
Sebelumnya Kapolri mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat beserta sejumlah pejabat kepolisian lainnya yang banyak disebut karena terkait Habib Rizieq dan kegiatannya.