REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perpustakaan Nasional mendorong pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam mengembangkan literasi sebagai potensi daerah yang menarik bagi sektor pariwisata. Dengan begitu, Indonesia diharapkan tidak terus menjadi pasar internasional, sementara bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri.
"Semua hal itu terjadi karena kekurangmampuan mengembangkan literasi sebagai kekuatan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul," ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan standar Unesco, ada empat tingkatan literasi, mulai dari kemampuan menggali sumber-sumber bahan bacaan yang berkualitas, kemampuan memaknai yang tersirat dan yang tersurat, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, inovasi, dan kreativitas baru. Puncaknya adalah kemampuan menghasilkan barang/jasa yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.
"Kalau kualitas SDM terbentuk, akan muncul sikap daya saing dan sanggup bersaing pada kompetisi global," jelas Kepala Perpusnas.
Salah satu komponen pembentukan literasi adalah perubahan paradigma perpustakaan, yang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai pengoleksi dan pelayan seluruh bahan bacaan tercetak maupun terekam, namun memainkan peran layanan yang lebih luas dalam inklusi sosial. Transformasi layanan berbasis inklusi sosial memungkinkan terjadinya proses peralihan pengetahuan sehingga proses literasi tetap berkesinambungan.
"Suka tidak suka, kita perlahan memasuki era industri 4.0 di mana terjadi percepatan teknologi. Nyaris semua sektor berkembang pesat dengan inovasi. Dunia berkembang dengan imajinasi. Teknologi kecerdasan buatan banyak mendominasi sektor kehidupan. Makanya, kompetensi menjadi mutlak dimiliki agar kualitas SDM dapat bersaing tanpa keraguan," kata Kepala Perpusnas.
Perpusnas telah melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Ia mengatakan, perpustakaan secara umum adalah jembatan informasi. Jadi, siapapun bisa memperoleh manfaat luas dari keberadaan perpustakaan di manapun.
Dana Alokasi Khusus khusus sub bidang perpustakaan yang dikucurkan kepada para daerah yang belum memiliki bangunan perpustakaan diakui Asrul sebagai langkah positif. Keberadaannya akan pendorong pemerataan infrastruktur perpustakaan, sehingga daerah mempunyai gedung layanan perpustakaan yang tidak kalah dengan gedung fasilitas layanan perpustakaan di Jalan Merdeka Selatan.
"Dari infrastruktur sudah baik. Tidak kalah dengan perpustakaan di negara- negara Eropa. Itu demi mendukung peningkatan indeks literasi," kata Asrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika