REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan akan memastikan keamanan dan keefektifan vaksin Covid-19 sebelum diberikan kepada masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti menyampaikan, program imunisasi ini dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan juga kematian.
Brian menjelaskan, sebelum dilakukan uji klinis pada manusia, vaksin Covid melewati proses pengujian di ruang laboratorium. Vaksin yang lolos pada uji klinis tahap dua, kata dia, sudah dapat memberikan gambaran bahwa vaksin tersebut efektif dan aman.
Sedangkan uji klinis tahap tiga dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar antara 1.000-10.000. Diharapkan, efek yang tidak diinginkan ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi pun dapat terdeteksi.
“Pemahaman Indonesia memang lebih baik untuk vaksin produksi Sinovac karena Indonesia terlibat dalam uji klinis tahap tiga, serta PT Bio Farma (Persero) akan terlibat juga dalam proses produksinya pada tahapan tertentu. Dan kita ketahui bahwa Bio Farma dalam produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin memiliki kredibilitas tinggi secara internasional,” ujar Brian dikutip dari siaran resmi KSP, Jumat (6/11).
Karena itu, Brian menegaskan agar masyarakat tak ragu terhadap kesimpulan dan rekomendasi akhir dari vaksin Covid nantinya. Apalagi, proses penemuan vaksin ini juga melibatkan Indonesia In Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
Prinsip keamanan, tegasnya, menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan izin edar dan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA).
Brian mengatakan, saat ini BPOM tengah melakukan kunjungan ke pabrik Sinovac di Cina untuk melakukan penilaian proses produksi, bersamaan dengan uji klinis tahap tiga yang sedang berlangsung.
“Tentunya persetujuan tetap akan diberikan ketika uji klinis tahap tiga telah selesai dilakukan, dan minimal interim report sudah diserahkan oleh lembaga yang melakukan uji klinis tersebut,” kata Brian.
Ia menyebut, pemberian vaksin terhadap minimal 75 persen dari populasi akan menjadikan adanya kekebalan kelompok atau herd immunity.
“Dengan begitu, 25 persen populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi, akan mendapatkan manfaat perlindungan juga karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika