REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari P Batubara menjelaskan, untuk penanganan dampak Covid-19, Kemensos melaksanan program Jaring Pangaman Sosial dengan penyaluran Bansos Reguler, Bansos Khusus, dan Bansos Tambahan.
Bansos Reguler diluncurkan untuk penanganan kemiskinan dimana dilaksanakan sebelum masa pandemi. Yakni meliputi PKH yang menjangkau 10 Juta KPM dengan aggaran Rp 36,8 triliun. Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menjangkau 20 Juta KPM dengan anggaran Rp 43,1 trilliun.
"Kemudian Bansos Khusus diluncurkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid-19," kata Juliari melalui keterangan resmi, Rabu (4/11).
Penerima Bansos Khusus merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin baik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS yang merupakan hasil pendataan pemerintah kabupaten/kota.
Bansos Khusus meliputi Bansos Sembako (BSS) Jabotabek menjangkau 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp 6,8 triliun dan Bansos Tunai (BST) menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp 32,4 triliun.
Terakhir adalah Bansos Tambahan untuk membantu KPM bansos reguler memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi. Selain BSB, bansos tambahan lainnya adalah Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH yang menjangkau 9 Juta KPM dengan indeks sebesar Rp 500 ribu/KPM sekali salur, dengan anggaran Rp 4,5 triliun.
Kemensos menutup pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras (BSB). Program ini berakhir sejalan dengan telah berjalannya program tersebut 100 persen dan tepat waktu.
Penyaluran BSB tuntas untuk seluruh wilayah di Indonesia per 31 Oktober 2020 dengan total 450 ribu ton beras. Juliari menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan BSB ini. BSB menyasar 10 juta KPM PKH seluruh Indonesia berupa bantuan beras kualitas medium dari Bulog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika