REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta alur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 segera diselesaikan. Timeline vaksinasi ini, menurutnya, perlu memperhatikan ketersediaan sarana-prasrana kesehatan, infrastruktur pendukung, jalur distribusi, hingga perhitungan mengenai interval pemberian vaksin di setiap wilayah.
"Saya minta timeline pelaksanaan ini segera diselesaikan. Saya minta detail sekali. Daerah ini kapan, daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan dipersiapkan secara detail," kata presiden dalam sambutan rapat terbatas, Senin (26/10).
Jokowi juga meminta Kementerian Kesehatan mulai menyiapkan pelatihan atau simulasi bagi tenaga kesehatan yang akan melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Pelatihan, menurutnya, juga perlu dilakukan terhadap tenaga keamanan atau relawan yang ikut bertugas dalam pengadaan vaksin serta distribusi ke daerah.
Selain itu, presiden meminta jajarannya melibatkan sejumlah ormas dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiah dalam persiapan pengadaan vaksin Covid-19. Menurut Jokowi, dilibatkannya ormas Islam dan lembaga keagamaan penting untuk memastikan kehalalan vaksin bagi umat Muslim.
Pelibatan MUI, NU, Muhammdiyah, dan ormas lainnya merupakan salah satu strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Pemerintah ingin masyarakat memiliki pemahaman mengenai keamanan sekaligus kehalalan vaksin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika