REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana sekitar Rp 1 triliun dikucurkan oleh Pemprov DKI Jakarta hasil dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN), pada dinas sumber daya air (SDA) untuk membiayai berbagai proyek penanggulangan banjir di Ibu Kota selama tahun 2020.
"Persisnya, kalau nggak salah, untuk banjir itu di atas Rp 1 triliun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Kamis (22/10).
Riza menjelaskan, dana sebanyak itu akan dialokasikan untuk berbagai proyek, misalnya program pengerukan sampah di sungai, pembangunan drainase, perbaikan pompa dan pembebasan lahan. Program itu diharapkan dapat diserap maksimal sehingga banjir dapat dikurangi.
"Terkait pompa itu selalu ada perbaikan atau revitalisasi. Selalu ada juga yang baru, karena kalau berbicara pompa di Jakarta sekalipun kita punya pompa dalam jumlah yang banyak, jumlahnya masih kurang, makannya kami setiap tahun dilakukan perbaikan dan menambah pompa," ujar ketua DPD Partai Gerindra DKI tersebut.
Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman dana sebesar Rp 12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diberikan secara bertahap sampai 2022.
Namun untuk tahun 2020, menurut Riza, jumlah dana yang diterima baru sebesar Rp 3,2 triliun. Perinciannya, sebanyak Rp 1 triliun di antaranya untuk penanggulangan banjir, sisanya Rp 2,2 triliun untuk infrastruktur transportasi dan kebudayaan.
Dana tersebut, kata Riza, terbagi atas proyek peningkatan infrastruktur pengendalian banjir Rp 1.008.275.517.009, peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum Rp 14.911.954.000, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah Rp 91.675.000.000.
Kemudian, peningkatan infrastruktur transportasi Rp 768.141.022.694, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan (TIM) Rp 200 miliar, dan peningkatan infrastruktur olahraga (JIS) Rp 1,182 triliun.
Sebelumnya, disebutkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2020 mengalami defisit akibat pandemi Covid-19. Semula APBD murni 2020 ditetapkan sekitar Rp 87,9 triliun, namun saat APBD-P, nilainya diprediksi menurun jadi Rp 60 triliun.
"Jadi memang (APBD) mengalami kontraksi cukup besar sekitar 46 persen," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik.
Menurut taufik, nilai APBD-P itu sudah termasuk pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,2 triliun. Sebetulnya, DKI mengajukan dana pinjaman kepada pemerintah pusat mencapai Rp 12,5 triliun, namun dana dicairkan secara bertahap di setiap tahun sampai 2022.
"Kami dapat pinjaman PEN, dari situ kami dalami dan tahun ini dapat Rp 3,2 triliun. Itu akan dipakai untuk enam kegiatan. Nanti ada infrastruktur kebudayaan dan sejumlah proyek-proyek yang ditetapkan 2020 lalu, namun terkendala karena Covid-19. Nah itu dibiayai memakai PEN," tutur Taufik.
Dia mencontohkan, sejumlah proyek yang didanai memakai pinjaman dari pusat adalah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), pembebasan lahan Kali Ciliwung maupun di proyek underpass Senen serta flyover di Lenteng Agung dan Tanjung Barat yang terhenti saat sudah 90 persen.
Adapun pengesahan APBD-P akan digelar pada 13 November 2020, melalui rapat paripurna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika