REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengorbankan rakyat melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu disampaikan Menaker dalam acara Kick-off Tripartite Meeting pada Selasa (20/10) kemarin di Jakarta. 

Kegiatan ini merupakan sirene dimulainya dialog pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja yang melibatkan perwakilan Serikat pekerja/buruh (SP/SB), Apindo/Kadin, serta pemerintah. "UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik. Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," kata Menaker Ida.

Menaker Ida melanjutkan bahwa ini periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau sebetulnya bisa memilih untuk tenang-tenang saja. Tidak membuat terobosan yang mengubah secara signifikan banyak hal. "Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," ujarnya.

Karena itu, Menaker mengajak mari semua pihak ikut memfollow up legacy ini dengan semangat berdialog. Jangan memakai prinsip pokok'e. Laporkan kalau pakai pokok'e. "Namanya dialog ya tidak bisa 100 persen aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan," ucapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua umum APINDO, Haryadi Sukamdani dan Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai. Juga perwakilan serikat lainnya yaitu K-Sarbumusi, Federasi SP BUN, F-Kahutindo, beberapa SP/SB yang mengikuti secara virtual, serta dinas-dinas provinsi yang ketenagakerjaan.

Hadir pula mendampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang beserta jajaran Kementerian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika