REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri dan TNI melakukan apel gelar pasukan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa menentang Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja di kawasan Istana Negara. Apel tersebut digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Senin (12/10).
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menyampaikan, apel ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas untuk memantau pergerakan dan menciptakan suasana aman. "Kami lakukan patroli bersama dengan rute dari DPR kemudian keliling kota. Dengan sebagian berada di Monas dan finish di DPR RI," ujar Nana, di Jakarta Pusat, Senin (12/10).
Menurut Nana, antisipasi ini untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti kericuhan pada aksi demonstrasi menolak Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja, Kamis (8/10) kemarin. Sekaligus pihaknya juga ingin menjamin keamanan ketertiban di Jakarta. Sudah kami evaluasi dan persiapan dalam menghadapi permasalahan yang ada.
Sebagai langkah antisipasi, pihak Kepolisian sudah melakukan Tactical Wall Game (TWG) untuk mengantisipasi dan memetakan pengamanan potensi kerawanan. Nana menilai, aksi unjuk rasa ini diperbolehkan karena ada jaminan menyampaikan pendapat di muka umum.
"Kami dari awal akan melayani, mengawal dan mengamankan aksi yang baik. Tapi ketika mereka melakukan anarkis, kami akan sabar dan lakukan tindakan," tutur Nana.
Terkait aksi kerusuhan pada aksi demonstrasi menolak Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja tempo hari, kata Nana, Kepolisian melakukan penyelidikan. Hasilnya hingga saat ini pihaknya sudah menangkap 1.192 orang.
"Pelaku yang ada barang bukti dari pendalaman kemarin ada 135, kemudian mengerucut menjadi 43 orang yang kami jadikan tersangka," tegas Nana.
Namun sebagian dilepas khususnya untuk pelajar dengan dijemput orang tua. Sementara pelaku pembakaran dan pengerusakan masih dalam pengejaran tetap akan diproses. Nana juga memastikan, jumlah personel pengamanan akan menyesuaikan jumlah peserta aksi tergantung informasi intelijen.
Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menuturkan, pihaknya bakal membantu penuh Polri untuk menghadapi kemungkinan huru hara. Dia menekankan, kepada anggota TNI untuk memegang penuh sapta marga dan sumpah prajurit. Tingkagkatkan soliditas antara TNI dan Polri. Kemudian dalam melaksanakan tugas jangan sampai ada kepentingan pribadi maupub kelomik. "Nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membenturkan TNI dan Polri," ujar Dudung.
Oleh karena itu, Dudung meminta, kepada TNI dan Polri yang melakukan penindakan terhadap terduga perusuh agar profesional, proposional dan tetap mengedepankan persuasif namun tegas. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah menemukan tokoh di lapangan yang menggerakkan.
"Perusuh itu hanya orang yang dijadikan alat untuk memanfaatkan situasi. Karena mahasiswa dan buruh itu saya yakin murni menyampaikan aspirasi. Nanti kami cari saya yang rusuh," tegas Dudung.
Sebelumnya, tersiar kabar Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menyelenggarakan aksi demo menolak Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja pada Selasa (13/10) besok. Rencananya Aksi tersebut akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
