REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kabar gembira untuk penerima bantuan sosial (Bansos) Provinsi Jabar Tahap III. Pemprov Jabar sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyalurkan Bansos Tahap III.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Jabar yang juga Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Mohammad Arifin Soedjayana, pihaknya menargetkan awal Oktober 2020 ini, Bansos Jabar tahap III sudah bisa didistribusikan. Angka penerimanya pun, mengalami penambahan. Yakni, pada tahap II hanya 1,4 juta penerima. Namun, tahap III ini menjadi 1,9 juta.
"Saat ini, kami sedang konsolidasi. Ya, berharap Oktober minggu pertama itu sudah jalan. Ya, 10 hari lah di Oktober sudah konsolidasinya karena saat ini kita masih nunggu Pergub perubahan untuk Pergub jaring pengaman sosial (JPS) nya," ujar Arifin kepada Republika, Selasa (29/9).
Arifin mengatakan, pada pemberian Bansos tahap III ini ada beberapa perubahan. Masyarakat penerima, akan menerima uang lebih besar dari sebelumnya. Yakni, uang tunai awalnya hanya Rp 150 ribu sekarang menjadi Rp 250 ribu.
"Jadi tadinya kan alokasi untuk komoditasnya Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu. Nah sekarang jadi seimbang nilainya untuk komoditasnya Rp 250 ribu dan uangnya Rp 250 ribu karena ekonomi harus jalan," paparnya.
Menurutnya, selain menambah garam di setiap paketnya, packaging-nya juga berubah. Yakni, tadinya menggunakan dus berubah menjadi pakai tas.
"Supaya tempatnya bisa dipakai ulang. Itu saja yang lainnya masih tetap," katanya.
Namun, kata dia, walaupun komoditinya bertambah tapi volumenya mengalami pengurangan dari sisi volume. Misalnya, beras awalnya 10 kg menjadi 5 kg. Kemudian gula asalnya 2 kg jadi 1 kg. Minyak goreng juga, tadinya 2 liter jadi 1 liter.
"Volumenya yang berubah tapi hampir semua komoditi yang di tahap II ada, nggak berkurang," katanya.
Penambahan garam sendiri, kata dia, dilakukan karena petani garam di Cirebon dan Indramayu garamnya turun penjualannya. Mereka pun, ditinjau oleh Komisi 2 DPRD Jabar dan dinas KKP. Akhirnya, anggota dewan mengatakan, perlu ada garam karena termasuk salah satu kebutuhan pokok.
"Jadi itu menjadi pertimbangan kami. Kami pun ingin menampung hasil produksi masyarakat. Ini garam juga dari tambak rakyat, gula juga dari cirebon. Susu juga dari peternak. Hampir 70 persen dari 10 komoditi ini barangnya berasal dari Jabar semua," paparnya.
Menurutnya, karena ada garam jadi Pergub harus diperbaiki. "Pergub nya harus baru lagi. Kan ada perubahan. Jadi point-pointnya saja yang diubah yang lain nggak," katanya.
Arifin mengatakan, penyaluran paket bansos Provinsi Jabar tahap II memang sedikit terlambat dari target. Diketahui, penyaluran bansos tersebut awalnya ditargetkan tuntas 22 Juli 2020 kemarin atau 14 hari sejak penyaluran dimulai 9 Juli 2020 lalu.
Namun, kata Arifin, penyaluran paket bansos akan rampung seluruhnya 25 Juli 2020 mendatang. Menurut Arifin, keterlambatan tersebut terjadi akibat kendala pendataan penerima bansos, khususnya di awal penyaluran bansos.
"Meski begitu, pihak Bulog sendiri telah menyelesaikan dropping paket bansos untuk kemudian disalurkan oleh PT Pos. Karena sempat terlambat dropping selama dua hari, PT Pos pun meminta waktu tambahan dua hari hingga tanggal 24 atau 25 Juli 2020," katanya.
Arifin mengaku, capaian penyaluran paket bansos Provinsi Jabar tahap II ini jauh lebih baik dibandingkan tahap I pada April lalu yang memakan waktu hingga 65 hari. Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi, jumlah paket bansos yang dikembalikan (retur) hanya 1.745 paket.
"Retur itu 0,0 sekian (0, 12) persen, tahap pertama 3,5 persen sedangkan DTKS 2,5 persen retur-nya. Adapun retur karena alamat tidak lengkap, meski sudah di-cleansing. Tapi lainnya pada tahap dua ini lebih baik dan lebih bagus dari tahap pertama," paparnya.
Melesetnya capaian target penyaluran bansos juga, kata dia, disebabkan adanya kabupaten/kota yang mengajukan penundaan, seperti Kabupaten Subang yang baru 17 persen penyerapannya karena baru mulai disalurkan Jumat 17 Juli 2020 lalu.
"Tidak hanya Subang, Kabupaten Sukabumi pun sempat menunda penyaluran, sehingga serapannya baru sekitar 48 persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
