Senin 28 Sep 2020 17:04 WIB

Pemkot Jakpus Minta Pusat Ikut Turun Tangan Cegah Banjir

Jika kali penuh, penyedotan banjir akan percuma karena tidak ada tempat pembuangannya

Rep: Febryan A/ Red: Bilal Ramadhan
Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di Sungai Ciliwung kawasan Jatinegara Barat, Jakarta, Kamis (23/7). Pengerukan tersebut untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga aliran air semakin lancar.
Foto: Republika/Prayogi
Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di Sungai Ciliwung kawasan Jatinegara Barat, Jakarta, Kamis (23/7). Pengerukan tersebut untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga aliran air semakin lancar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir kembali melanda Jakarta pada pekan lalu. Pemerintah Kota Jakarta Pusat pun berharap agar pemerintah pusat membantu upaya antisipasi banjir dengan menormalisasi Kali Ciliwung.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, salah satu pekerjaan penting dalam mengantisipasi banjir adalah normalisasi Kali Ciliwung. Tanggung jawab pengerjaan normalisasi itu, kata dia, sebagian ada pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"BBWSCC harus bantu kita," kata Irwandi kepada Republika, Senin (28/9).

Irwandi menjelaskan, pihaknya kesulitan mengatasi banjir ketika Jakarta hujan dan Kali Ciliwung juga penuh akibat hujan di Bogor. Dalam kondisi demikian, penyedotan banjir akan menjadi percuma karena tak ada tempat pembuangannya.

"Kalau Kali Ciliwung tidak penuh, kita mah enak tinggal mompa-mompaiin saja. Kemarin (22/9), Karet Bivak alhamdulilah kali enggak meluap, 30 menit (banjir) turun. Tapi kalau kalinya penuh, ya kemana mau diturunin," papar Irawandi.

Normalisasi Kali Ciliwung atau pelebaran kembali sungai dengan memasang turap beton adalah proyek antisipasi banjir yang sudah dimulai sejak 2013 silam. Normalisasi ditargetkan sepanjang 33,69 kilometer (km). Namun, pengerjaan baru rampung sepanjang 16 km atau 45 persennya per 2017 lalu.

Pada 2018, proyek itu terhenti karena Pemprov DKI belum menuntaskan proses pembebasan lahan. Pada 2019, BBWSCC mulai melanjutkan normalisasi di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, sepanjang 1,5 km. Tahun ini, BBWSCC kembali menanti proses pembebasan lahan oleh Pemprov DKI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement