REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggandeng para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik (Parpol) untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, agar berjalan lancar, tertib dan aman dari Covid-19.
Mendagri Tito Karnavian mengharapkan, para sekjen parpol dapat menginstruksikan kepada pengurus dan kader partai di daerah, termasuk pasangan calon (paslon) untuk mempedomani protokol kesehatan Covid-19. "Protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menekan penularan Covid-19," katanya.
Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan protokol tersebut benar-benar membatasi segala bentuk bentuk kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan, seperti kerumunan dan arak-arakan massa. "Yang bisa menjadi media penularan Covid-19 itu dilarang atau seminimal mungkin dilakukan," kata Mendagri.
Mendagri menyoroti arak-arakan massa yang terjadi pada saat pendaftaran bakal paslon kepala daerah pada 4 hingga 6 September 2020 lalu. Untuk itu, Mendagri tidak ingin hal tersebut terulang kembali di tahapan-tahapan pilkada berikutnya.
"Peristiwa tanggal 4 hingga 6 September kemarin pada waktu pendaftaran membuat skeptis masyarakat terhadap pilkada. Dan pilkada ini tanggung jawab kita bersama," kata Mendagri saat rapat koordinasi lewat konferensi video yang dihadiri para pimpinan parpol.
Kemudian, Mendagri mengharapkan para pengurus dan kader parpol di daerah dapat menjadi agen untuk menekan Covid-19. "Termasuk memberikan gagasan-gagasan, adu gagasan (untuk) menyelesaikan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di daerah masing-masing," ujar Mendagri.
Apabila hal itu bisa dilaksanakan, dia yakin pilkada bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti oleh sebab dinilai potensial menjadi klaster baru penularan, tetapi malah justru akan didukung banyak pihak.
"Kalau kita bisa setting itu, maka pilkada ini menjadi pilkada yang banyak didukung malah, bukan pilkada yang ditakuti. Inilah momentum saya kira untuk daerah bergerak bersama-sama paralel dengan upaya keras Pemerintah Pusat menekan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika