REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Komisi Kejaksaan (Komjak) mendesak aparat hukum agar segera menjerat oknum politikus yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko Tjandra. Hal ini didasarkan pada sangkaan yang dialamatkan kepada Jaksa Pinangki atas dugaan suap, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan permufakatan jahat.
"Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi, tapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak," kata Ketua Komjak Barita Simajuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (21/9).
Komjak menilai Jaksa Pinangki bukanlah aktor utama kasus ini. Lantas muncul kemudian oknum penasihat hukum Anita Kolopaking, serta Andi Irfan Jaya, pengusaha sekaligus mantan politisi Nasdem.
"Ini sudah kelihatan benang merahnya, bahwa diduga ada mafia sindikat atau industri hukum yang bermain di sini," ujar Barita.
Atas dugaan pemufakatan jahat itulah menurut Barita penegak hukum harus mendalami seluruh pihak yang terlibat termasuk informasi terkait dugaan adanya oknum politisi di parlemen yang menjadi bagian dalam kasus mafia hukum ini.
“Kalau sudah sedemikian parahnya, kalau tidak ditindak tegas tentu publik menduga metamorfosis sindikat hukum ini akan rusak dan akan terus-menerus menggerogoti penegakan hukum kita. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
