Selasa 15 Sep 2020 14:03 WIB

Ratusan Ketua RT Penasaran dengan Program None

Para ketua RT dijanjikan gaji sesuai UMR jika None terpilih jadi Wali Kota Makassar.

Ratusan Ketua RT mulai berbondong-bondong datang ke Rumah Perjuangan di Jalan Mapala, sejak malam tadi, Senin (14/9).
Foto: Istimewa
Ratusan Ketua RT mulai berbondong-bondong datang ke Rumah Perjuangan di Jalan Mapala, sejak malam tadi, Senin (14/9).

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Setelah bertemu dengan puluhan Ketua RT dua hari lalu, program unggulan Irman Yasin Limpo - Andi Zunnun NH terkait pelimpahan kewenangan ke tingkat RT, mulai tersebar luas. Hal ini membuat para Ketua RT di Makassar penasaran, dan ingin mendengarkan langsung program tersebut dari None, sapaan akrab Irman Yasin Limpo.

Ratusan Ketua RT mulai berbondong-bondong datang ke Rumah Perjuangan di Jalan Mapala, sejak malam tadi, Senin (14/9). Karena jumlahnya yang membludak, petugas di Rumah Perjuangan melakukan pengaturan agar disesuaikan dengan kapasitas ruangan. Mereka diregistrasi, kemudian dibagi berdasarkan daerah pemilihan. Pertemuan dengan para Ketua RT akan dilaksanakan hingga Jumat mendatang.

Pengaturan ini dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan, demi memutus mata rantai penularan Covid-19. Wajib memakai masker, jaga jarak, hingga pemeriksaan suhu dan wajib cuci tangan sebelum masuk ke ruangan.

photo
Ratusan Ketua RT mulai berbondong-bondong datang ke Rumah Perjuangan di Jalan Mapala, sejak malam tadi, Senin (14/9). - (Istimewa)

Melihat antusiasme para Ketua RT datang ke Rumah Perjuangan, None mengaku berterima kasih. Programnya mendapatkan apresiasi dari para Ketua RT, yang nantinya akan menjadi garda terdepan pemerintahan.

None yang berlatarbelakang birokrat senior ini menjelaskan, Ketua RT memang akan menjadi ujungtombak pemerintahannya jika terpilih sebagai Wali Kota Makassar. Ketua RT akan diberikan wewenang, yang diikuti biaya pembangunan mulai Rp 15 juta hingga Rp 150 juta. Para Ketua RT juga akan diberikan gaji berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) atau sebesar Rp 3,1 juta. Tak hanya itu, Ketua RT juga akan diberi wewenang mengangkat dua staf, yang juga akan digaji sesuai UMR.

"Kenapa seperti ini? Karena tugas dan tanggungjawab mereka sebagai Ketua RT akan bertambah. Kami akan melakukan downsizing pemerintahan hingga ke tingkat RT," ujarnya di Makassar, Selasa (15/9).

Pengurusan administrasi kependudukan, kata None, juga akan dilakukan di tingkat RT. Warga atau pemohon tidak perlu lagi ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, antre berjam-jam untuk mengurus KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Surat Kematian.

"Semuanya cukup di tingkat RT. Dan supaya lancar, kita akan bekali Ketua RT dengan sepeda listrik dan tablet," jelasnya.

Ia mengungkapkan, program ini bukan sekedar janji politik. None mengaku telah menghitung dan mengkaji program ini, sebelum menyampaikannya ke publik. "Kalau ada yang bilang tidak bisa, itu karena mereka tetap ingin ada di zona nyamannya. Saya sudah mengkaji, sudah menghitung, dan itu bisa dilakukan," tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement