REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditektur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai publik memiliki kebebasan untuk menafsirkan pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumatera Barat. Menurutnya, hal itu sebagai dampak dari era liberalisasi informasi dan era kebebasan berpendapat seperti saat ini.
Dia mengatakan, pernyataan itu silahkan saja ditafsirkan secara subjektif oleh publik. Dia mengatakan, semua orang bebas menafsirkan apa saja sesuai dengan kemampuan dan kemauan.
"Demikian pula pernyataan Puan yang berharap agar Sumbar menjadi provinsi Pancasilais tentu terbuka untuk ditafsirkan secara subyektif," kata Karyono dalam keterangan, Sabtu (12/9).
Karyono mengatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Namun demikian, menurutnya, di tengah derasnya arus informasi publik harus memiliki kemampuan literasi untuk memahami teks, konteks dan substansi serta memiliki kemampuan memverifikasi informasi.
"Dengan demikian publik mampu memilah dan memilih seta mencerna informasi dengan baik," kata Karyono.
Dia menilai, alih-alih menafsirkan secara subjektif, yang harus dilakukan adalah menggali latar belakang pemikiran atau alasan munculnya sebuah harapan dari pernyataan Puan tersebut. Dia mengatakan, konteks latar belakang atau dasar pemikiran dari pernyataan yang diributkan itu justru yang lebih substansial
"Bukan sekadar mempersoalkan teks narasi dengan membumbui propaganda," kata Karyono.
Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.
"Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika