REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) M Rafik Perkasa Alamsyah menilai, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Pancasila dan Sumatera Barat (Sumbar) dinilai harus dimaknai sebagai otokritik sesama urang awak. Terminologi urang awak dipakai karena darah minang mengalir di tubuh Megawati dan Puan Maharani.
Rafik menjelaskan, Fatmawati, ibu dari Megawati Soekarnoputri adalah anak Hasan Din dan Siti Chadijah yang merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ia mengatakan, darah Minang itu makin kental di tubuh Puan Maharani karena ayahnya Taufik Kiemas, juga berdarah Minang bahkan bergelar adat, Datuk Basa Batuah dari Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Tanah Datar.
"Bundo Megawati dan Uni Puan bukanlah orang lain bagi masyarakat Minang sehingga otokritik yang disampaikan diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya Minang," kata dalam keterangan, Kamis (10/9)
Menurut Rafik, unsur tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin beserta bundo kanduang di Sumatera Barat, selayaknya segera mengajak Puan berdialog. Sebab pernyataan Puan tentang Pancasila dan Sumatera Barat rawan dijadikan komoditas politik jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Rafik pun mengimbau agar persoalan ini diselesaikan sesuai nilai-nilai kearifan masyarakat Minang. Dia mengatakan jika mereka menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan pandangan umum masyarakat Sumbar maka ajaran Islam yang dianut masyarakat Minang memerintahkan kita untuk bertabayun.
Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.
"Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.
Puan kemudian diminta untuk menyampaikan maaf dan mencabut pernyataannya itu. Kalimat tersebut dinilai telah menyinggung dan meragukan rasa nasionalisme masyarakat Sumbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika