REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Pryanka, Febrianto Adi Saputro, Eva Rianti, Antara
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan kembali dilakukan mulai Senin (14/9) di Jakarta. Pakar kesehatan masyarakat Prof dr Hasbullah Thabrany menilai PSBB ketat akan efektif mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 di dalam masyarakat.
"Dahulu waktu diterapkan PSBB, tidak dilonggarkan, cukup efektif mengontrol. Setelah dilonggarkan menjadi meningkat. Jadi memang harus diperketat," kata Hasbullah melalui sambungan telepon, Kamis (10/9).
Ia mengakui bahwa dampak ekonomi dari rencana pengetatan PSBB pasti akan terjadi. Tetapi, pemerintah, menurut dia, memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengutamakan kesehatan masyarakat di atas kepentingan lain.
Sehingga dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat tersebut, ia berharap pemulihan ekonomi juga dapat lebih cepat dilakukan. "Jangan sampai karena ada orang-orang yang kepentingan bisnisnya tidak mau terganggu, kemudian mereka mendesak pemerintah untuk tidak menjalankan PSBB yang ketat," katanya.
Jika ada orang-orang yang tidak menyetujui penerapan PSBB secara ketat, maka menurut dia, seharusnya orang-orang tersebut turut bertanggung jawab atas dampak lonjakan kasus Covid-19. "Jadi boleh (dilonggarkan) asal dia berani tanggung jawab, bayar itu kalau ada yang sakit (akibat Covid-19)," katanya menegaskan.
"Jadi setiap langkah kita, apapun yang kita lakukan, kalau langkah kita akan mengganggu ketenangan atau membuat orang lain menjadi korban atau menderita, maka kita harus tanggung jawab. Prinsip dasarnya itu saja yang harus dipakai," katanya lebih lanjut.
Kemudian, selain mendukung rencana PSBB total di DKI, ia juga menyarankan agar DKI memberlakukan jam malam untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah pada malam hari.
"Menurut saya memang DKI harus bikin jam malam, jam 7 malam sampai jam 5 pagi tidak boleh keluar. Karena bisa jadi itu orang pada malam-malam keluar, pada merokok. Kalau sudah merokok kan susah pakai masker. Dan kalau sudah merokok pasti dia pada ngobrol-ngobrol, karena jarang orang merokok sendirian. Nah, itu adalah bagian yang mempermudah terjadinya penularan," ujar Hasbullah.
Di sisi lain, pengumuman PSBB Jakarta menyebabkan volatilitas pasar keuangan meningkat pagi ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, pengumuman pemberlakuan kembali PSBB total berimbas pada pasar keuangan.
Airlangga mengatakan, sebenarnya, kinerja pasar keuangan sebenarnya sudah menunjukkan arah positif sejak beberapa pekan terakhir dibandingkan April. Indeks saham sektoral mengalami penguatan pada sebagian besar sektor dengan variasi kenaikan hingga di atas 20 persen.
Tapi, kinerja tersebut berubah pada indeks saham Kamis (10/9) pagi. "Hari ini, indeks masih ada ketidakpastian akibat daripada announcement Gubernur DKI tadi malam. Sehingga, pagi tadi, indeks sudah di bawah 5.000," tutur Airlangga dalam Webinar Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Kamis (10/9).
Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini dibuka anjlok ke level 5.084,32. Bahkan, Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan saham pada pukul 10.36 JATS.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menekankan, gas dan rem sebaiknya tidak dilakukan secara mendadak. Langkah ini bisa berimbas pada kepercayaan dari publik dan investor. "Ekonomi tidak semuanya tentang faktor fundamental, tapi juga sentimen keuangan, terutama di sektor capital market," katanya.
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengkrititik pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait anjloknya IHSG. Menurutnya pernyataan Menko Perekonomian tersebut mencerminkan pola pikir pemerintah yang mengutamakan ekonomi daripada kesehatan dan keselamatan masyarakat.
"Dan ini merupakan problem utama sejak awal, takut lockdown akhirnya di lockdown oleh puluhan negara, takut perpanjang PSBB akhirnya virus membuat peternakan sendiri dalam transmisi setiap komunitas warga," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya.
Seharusnya seluruh pihak tidak menyalahkan siapa-siapa. Menurutnya IHSG yang fluktuatif adalah hal yang biasa. Bahkan pemerintah sendiri yang mengatakan Indonesia saat ini berada dalam situasi extraordinary.
"Artinya sewaktu sewaktu bisa terjadi turbulensi ekonomi nasional apalagi pasar modal seperti IHSG," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Menurutnya langkah Gubenur DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB total pada 14 September mendatang merupakan langkah tepat. Karena, imbuhnya, dari 34 Provinsi baru DKI yang memenuhi standar Jumlah spesimen warga yang ditentukan oleh WHO yaitu satu banding 1.000.
"Hasilnya semua rumah sakit penuh pasien Covid. Bagaimana dengan provinsi lain?" katanya.
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang memandang, keputusan diberlakukannya kembali PSBB Jakarta merupakan hal yang memang harus dilakukan.
Sarman mengaku pelaku usaha memaklumi kebijakan tersebut. Menurutnya, aktivitas warga memang harus dibatasi mengingat kasus Covid-19 makin tinggi di Ibu Kota. "Pelaku usaha sangat memaklumi kebijakan tersebut, suatu pilihan sulit bagi Pak Gubernur," ujar Sarman.
Kondisi dan situasi Jakarta saat ini, lanjut Sarman, mendorong adanya keputusan tegas yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri warga di atas aspek lainnya. Kebijakan tersebut, kata dia, sebenarnya berat bagi para pelaku usaha, tetapi mereka mau tidak mau harus legawa. "Namun harus diterima dan didukung karena ambang batas penyebaran Covid-19 semakin meningkat," ungkapnya.
Kebijakan itu, lanjut Sarman, tentunya bakal membuat perekonomian Jakarta kembali goyang karena sejumlah tempat-tempat usaha akan ditutup. Seperti pusat perbelanjaan atau mal, restoran, hotel, serta tempat-tempat usaha lainnya. Bahkan, tempat-tempat hiburan belum sempat benar-benar dibuka.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan PSBB untuk mengatasi sebaran Covid-19. "Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," kata Puan.
Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan perekonomiannya selama masa PSBB. Puan menegaskan masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
"Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya," ujarnya.
Sebelumnya Puan juga pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu injak rem dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi Covid-19. Karena itu dia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga.
"Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga," katanya.
Puan mengatakan DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 karena cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.
Karena itu dia menyarankan agar pemerintah menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau oleh masyarakat. “Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran Covid-19 hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika