REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Politik di General Asembly AIPA ke 41 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (9/9). Dalam sidang tersebut politisi Gerindra itu juga didampingi oleh Putu Supadma Rudana yang merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Didi Irawady Samsudin dari Fraksi Demokrat sebagai anggota delegasi.

Dalam sidang tersebut, menurut Fadli, delegasi Indonesia memperjuangkan dua draft resolusi. Pertama mengenai pentingnya stabilitas kawasan di masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut Tiongkok Selatan, dan yang kedua mengenai Bantuan Kemanusiaan bagi Pengungsi Rohingya di Rakhine. 

Mengenai draft resolusi pertama, Fadli menekankan, pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan terutama pada masa pandemi ini. "Guna memperkuat kerja sama antar negara ASEAN dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan," ujar Fadli dalam siaran persnya, Rabu (9/9).

Sedangkan terkait draft resolusi kedua, Fadli Zon menyesalkan, pendirian Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR RI tentang perlunya penguatan dari parlemen atas kesepakatan diantara pemerintah negara ASEAN. Terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine. 

"Terlebih, ketika masalah di Rakhine tersebut telah menciptakan efek "spill over" di kawasan. Efek "spill over" yang dimaksud mengarah kepada manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga sebenarnya negara lain di kawasan, terutama pada masa pandemi ini," terang Fadli.

Oleh karena itu, kata Fadli, menegaskan posisi DPR RI terkait isu kemanusiaan di Rakhine. Ketua BKSAP kukuh bahwa apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atas usulan Indonesia, maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini, tidak bisa menghasilkan Resolusi apapun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika