REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar aparat birokrasi serta TNI dan Polri bersikap netral dan tidak memihak pasangan calon tertentu dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di Istana Merdeka, Selasa (8/9).
“Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri, tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu,” ujar Jokowi.
Meskipun pilkada serentak diselenggarakan di tengah pandemi, Presiden meminta agar kualitas demokrasi tetap dijaga dan ditingkatkan sehingga demokrasi di Indonesia semakin matang dan dewasa.
“Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini, demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang,” ucap dia.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar menghindari penggunaan bahasa ataupun narasi, serta simbol-simbol yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Ia meminta agar dilakukan tindakan tegas terhadap penggunaan politik identitas dan SARA.
“Ini yang harus dicegah,” tambah Jokowi.
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan untuk menjaga netralitas ASN dalam pilkada serentak 2020, Kementerian PAN RB dan Kemendagri, BKN, KASN, serta Bawaslu telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN. Penandatanganan SKB ini, kata dia, akan dilakukan pada 10 September 2020 di Kementerian PANRB.
“Pedoman tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis, termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan PPK sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN sehingga dapat menjamin manajemen ASN berlandaskan sistem merit,” ujar dia kepada wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
