Selasa 08 Sep 2020 13:11 WIB

Komisi IV Batalkan Rapat karena Menteri KKP Positif Covid-19

Komisi IV terpaksa membatalkan seluruh agendanya dengan Menteri KKP.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Indira Rezkisari
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR menunda seluruh rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada pekan ini. Penundaan ini dikabarkan lantaran Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo positif covid-19.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku mendapat kabar Menteri Edhy positif Covid-19 dari staf KKP pada 3 September. "Iya saya mendapat kabar dari staf KKP," ujar Daniel saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Selasa (8/9).

Baca Juga

Daniel mengaku langsung menghubungi Edhy, tapi tidak secara langsung menanyakan hal tersebut, melainkan hanya mendoakan agar Edhy selalu sehat dan lancar. "Dijawab (Edhy) amin, terima kasih Pak Ketua. Info yang saya dapat kondisinya sehat," ucap Daniel.

Daniel menyampaikan, rapat dengar pendapat antara Komisi IV dan KKP pada pekan lalu pun harus ditunda lantaran kabar tersebut.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan menyebut penundaan rapat lantaran adanya kabar bahwa adanya peserta rapat dari KKP yang positif Covid-19. "Komisi IV menunda semua rapat yang telah jadwal minggu ini pascaraker dengan Menteri KKP minggu sebelumnya," kata Johan.

Berdasarkan informasi yang dia terima dari Ketua Komisi IV, kata Johan, Menteri Edhy positif Covid-19. "Info dari Pak ketua komisi, benar," ucap Johan.

Awalnya Johan mengaku belum tahu siapa peserta rapat dari KKP yang positif Covid-19. Johan mengatakan penjelasan penundaan rapat akibat adanya yang positif corona berasal dari pimpinan Komisi IV.

"Saya tanya ke pimpinan sebabnya, jawabannya ada peserta rapat dari mitra kita di KKP yang positif Covid, tapi siapa orangnya tidak dijelaskan," ucap Johan.

KKP sendiri belum memberikan penjelasan apa pun mengenai hal ini. Republika.co.id berupaya meminta penjelasan dari Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo namun tidak juga mendapat respons hingga saat ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement