Ahad 06 Sep 2020 12:26 WIB

PDIP Pastikan Absen Di Pilgub Sumbar

DPD PDIP Sumbar tunggu keputusan DPP soal pilgub.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Indira Rezkisari
Pengembalian rekomendasi ke PDIP membuat partai tersebut dipastikan absen di Pilgub Sumbar.
Foto: ANTARA /Yulius Satria Wijaya
Pengembalian rekomendasi ke PDIP membuat partai tersebut dipastikan absen di Pilgub Sumbar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan absen dalam Pilkada tingkat provinsi di Sumatra Barat (Sumbar). Hal tersebut menyusul pengembalian surat rekomendasi dari pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni ke partai berlogo kepala banteng moncong putih tersebut.

"Yang pasti kami tidak mengusung pasangan calon, sama artinya absen dalam proses Pilgub (pemilihan gubernur) ini," kata Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra melalui pesan singkat kepada Republika, Ahad (6/9).

Baca Juga

Dia menjelaskan, proses tahapan Pilgub Sumbar 2020 sudah dimulai sejak tahun lalu. Lanjutnya, proses itu sempat tertunda akibat pandemi sehingga sudah melalui waktu dan tahapan yang sangat panjang.

Dia mengatakan, proses di internal partai dimulai saat para calon mendaftar. Partai, sambung dia, kemudian mempelajari secara seksama antara lain rekam jejak, elektabilitas yang diukur dengan metode survei sebelum diambilkan keputusan.

Dia melanjutkan, PDIP akhirnya memberikan rekomendasi kepada pasangan Mulyadi-Ali Mukhni sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Dia mengatakan, keputusan ini menunjukan bagaimana PDIP benar-benar melakukan seleksi calon secara objektif karena meskipun keduanya merupakan kader Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dia mengatakan, DPD Sumbar saat ini tengah menunggu instruksi selanjutnya dari DPP PDIP terkait langkah mereka dalam Pilkada tingkat provinsi di Sumbar. Dia meminta kader PDIP untuk tetap menjalankan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri

"Terkait dukung mendukung tentu kami menunggu instruksi DPP Partai," katanya.

Seperti diketahui, Ali Mukhni memberikan pernyataan melalui video bahwa ia dan Mulyadi hanya diusung oleh Demokrat dan PAN ketika mendaftar di KPUD. Keduanya sepakat mengambil keputusan itu setelah mendengar masukan dari berbagai pihak.

Dia menyatakan bahwa pihaknya mengembalikan SK rekomendasi dukungan PDIP karena didorong oleh masyarakat Sumbar di ranah Minang maupun di rantau dan masukan dari banyak tokoh masyarakat Minang. Mereka mengaku kecewa terhadap pernyataan Puan Maharani.

Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mukhni.

"Untuk Provinsi Sumatra Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatra Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement