REPUBLIKA.CO.ID,
Erick Sebut 1,5 Juta Tenaga Kesehatan sebagai Prioritas Divaksin
JAKARTA -- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyebut konsolidasi menjadi hal yang sangat penting dalam penanganan covid-19. Erick menyebut vitalnya peran Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) selama pandemi.
Erick menyampaikan pemerintah saat ini tengah fokus dalam persiapan vaksinasi yang diharapkan dapat dilakukan paling lambat awal 2021 atau akhir tahun ini. Erick meminta masukan dari IDI dan PPNI terkait data para dokter dan perawat yang akan turun menyukseskan proses vaksinasi.
"Alhamdulillah hari ini jumlahnya dokter, perawat, bidan termasuk dokter dari TNI dan Polri itu 1,5 juta (orang). Ini jadi kekuatan kita melakukan imunisasi atau vaksinasi massal di awal 2021 atau akhir tahun ini," ujar Erick saat koordinasi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih dan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah di Jakarta, Kamis (3/9).
Erick menegaskan 1,5 juta tenaga kesehatan tersebut mendapat prioritas untuk divaksin mengingat posisi mereka yang berada di depan dalam program vaksinasi. Erick meminta IDI dan PPNI melakukan validasi data dokter dan perawat yang akan mendapat vaksin terlebih dahulu.
"Kita meminta masukan kriteria dokter dan perawat karena ada macam-macam ada dokter paru, jantung, dan lain-lain. Perlu ada klasifikasi kita minta masukan IDI dan PPNI," ucap Erick.
Selain itu, kata Erick, pemerintah juga sedang melakukan evaluasi dan intropeksi guna mendorong peningkatan perlindungan terhadap dokter dan perawat.
"Kami dari BUMN juga ingin memastikan pelatihan para perawat yang saat ini di ICU jumlahnya sangat terbatas karena itu kami BUMN ada 70 rumah sakit dan ada pendidikannya, kita akan coba sinergi nanti supaya meningkatan jumlah perawat ahli," kata Erick.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat bergotong royong dalam melawan covid-19. Daeng menyambut positif rencana pemerintah yang akan membantu vaksinasi gratis dan juga menyediakan vaksin mandiri bagi orang yang mampu.
"Organisasi profesi seperti kami, PPNI, ikatan bidan yang biasa melakukan vaksinasi akan konsolidasi membantu komite agar pada saatnya penyuntikan vaksin di lapangan," ucap Daeng.
Daeng mengusulkan adanya kajian terhadap kasus kematian petugas kesehatan dalam penanganan covid-19. Daeng menilai verifikasi lapangan terhadap kasus kematian petugas kesehatan menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dan profesi yang membuat pedoman agar ada perbaikan.
"Tujuan dari tim yang lakukan kajian kematian petugas kesehatan dan pasien pada umumnya, kita ingin kualitas pelayanan lebih baik, kita ingin upayakan tingkat kematian ditekan," lanjut Daeng.
Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah menyampaikan apresiasi atas langkah komite yang melibatkan organisasi profesi selama pandemi. Harif menyarankan perlu ada skala prioritas dalam pemberian vaksin.
"Prioritas vaksin kepada petugas kesehatan yang berisiko tinggi karena tidak bisa serentak mungkin bertahap maka perlu skala prirotas berisiko tinggi, kami bantu mapping," ungkap Harif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika