REPUBLIKA.CO.ID, oleh M Nursyamsi, Febrianto Adi Saputro
Usaha menanggulangi pandemi Covid-19 masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh negara di dunia. Protokol kesehatan seperti, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, hanya upaya sementara untuk mencegah penyebaran virus lebih luas.
Vaksin menjadi satu-satunya tumpuan harapan penanggulangan Covid-19 secara permanen serta membawa kehidupan manusia normal kembali. Upaya dan strategi cepat Indonesia berkolaborasi dengan produsen vaksin, Sinovac di China dan G42 di Uni Emirat Arab yang telah memasuki uji klinis tahap III vaksin Covid-19 demi mendapatkan akses teknologi (bulk vaksin) sehingga bisa diuji dan diproduksi di dalam negeri, sudah tepat.
Doktor bidang kedokteran dan kesehatan Iqbal Mochtar mengatakan langkah yang dijalankan pemerintah sudah tepat. Alasannya pemerintah berada di barisan depan negara-negara yang menempatkan proyek vaksin Covid-19 sebagai hal utama dan harus segera terwujud.
"Langkah Indonesia ini cepat dan tepat karena mengisyaratkan atmosfer positif penatalaksanaan pandemi. Tinggal kita perlu mengkomunikasikan ke masyarakat secara lebih detail. Bahwa kita sudah di tahap, istilahnya, pre order, dan akan dilakukan dengan bertahap, menjalani review, dan setelah di modifikasi usai uji klinis tahap III selesai, maka vaksin baru akan diberikan ke masyarakat," ujar Iqbal dalam acara talkshow Rosi di Kompas TV.
Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Jumat (28/8), pakar kesehatan lulusan Universitas Hasanudin dan Universitas Gajah Mada itu menyampaikan Indonesia sudah menandatangani kesepakatan dengan Sinovac, China, dan G42 Uni Emirat Arab untuk memproduksi segera mungkin vaksin Covid-19 di Bio Farma. Pada November-Desember mendatang, total sekitar 40 juta bahan baku vaksin Covid-19 dari kedua lembaga farmasi internasional akan tiba di Tanah Air untuk siap diproduksi Bio Farma yang memiliki kapasitas produksi 250 juta dosis vaksin ini.
"Mengapa langkah Indonesia tepat, karena ada beberapa skenario yang sudah diantisipasi sejak dini. Mulai dari jumlah vaksin yang akan diproduksi, hingga lembaga farmasi internasional dari negara-negara lain yang dijajaki bekerja sama," ucap Iqbal dikutip dari wawancara di acara bincang-bincang dengan Rosiana Silalahi, Talkshow Rossi, di Kompas TV.
Sebagai gambaran, kata Iqbal, Inggris saja memesan 350 juta vaksin dari banyak laboratorium. Jebolan Adelaide University and Imperial College of Medicine, London, Inggris, menerangkan agar langkah pemerintah dan juga Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang perlu diapresiasi ini berjalan maksimal, perlu keterlibatan yang lebih intensif Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan kehalalan bahan baku vaksin Covid-19.
Iqbal menyebut kandungan inti vaksin ialah antigen, yakni bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Antigen juga harus dilengkapi zat-zat aditif, seperti adjuvants, preservatives dan stabilizer dengan fungsi masing-masing.
"Jadi, jangan ada perspektif haram duluan karena ini vaksin dari luar negeri. Itu kurang tepat. Keterlibatan MUI sejak awal harus diprioritaskan sehingga benar-benar paham," kata Iqbal menambahkan.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN) Erick Thohir mengatakan Indonesia tidak berhenti menjajaki kerja sama dengan perusahaan atau negara lain di luar China dan Uni Emirat Arab (UEA). Pemerintah juga masih melihat perkembangan uji klinis tahap III perusahaan China lainnya, CanSino Biologics.
"Kami tidak berhenti di dua negara itu (China dan UEA) karena itu kami tetap mengontak kerja sama dengan negara lain yang memang kita sudah kerja samakan dengan Bio Farma, baik AstraZeneca dari Eropa ataupun dari Amerika bersama Bill & Melinda Gates Foundation yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan Amerika," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).
Selain kerja sama dengan negara lain, Erick mengatakan pemerintah juga menaruh prioritas dalam pengembangan vaksin sendiri lewat vaksin merah putih. Presiden Joko Widodo, lanjut Erick, akan mengeluarkan peraturan presiden dalam rangka percepatan pengembangan vaksin tersebut.
"Ini yang menjadi prioritas yang kita harapkan kita juga bisa menemukan vaksin merah putih sendiri karena dari pengalaman yang sudah berjalan selama ini kita punya kapasitas itu tapi karena ini penyakit baru, kita belum bisa mendapatkan teknologi yang disampaikan," kata Erick menambahkan.
Vaksin merah putih menjadi strategi jangka panjang pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Erick menilai kehadiran vaksin merah putih menjadi jawaban atas vaksin dari perusahaan China, Sinovac dan perusahaan UEA, G42 yang hanya memiliki daya tahan hingga enam bulan sampai dua tahun.
Erick menjelaskan kerja sama dengan Sinovac dilakukan oleh PT Bio Farma, sementara Indo Farma dan Kimia Farma berbagi tugas dalam kerja sama dengan G42. Kata Erick, Kimia Farma fokus mengembangkan produk-produk vaksin, termasuk vaksin Covid-19.
G42 bakal mengirimkan 10 juta dosis vaksin Covid-19. Sementara Indofarma akan berkolaborasi dengan G42 untuk pengadaan test kit intelligence dengan teknologi laser guna membantu tracing untuk orang-orang yang terpapar virus Covid-19. Erick menyebut akan ada 30 juta vaksin dari Sinovac dan G42 pada kuartal I 2021.
"Ini hal yang menggembirakan karena dengan ini Bio Farma bisa meningkatkan kemampuan bersaing dan memproduksi vaksin merah putih secepatnya," lanjut Erick.
Erick mengatakan proses uji klinis tahap III saat ini berjalan baik dan tidak ada efek apa pun terhadap para relawan. Meski begitu, proses uji klinis masih memerlukan waktu hingga tiga bulan sampai enam bulan ke depan.
"Kita optimistis dengan kerja sama Bio Farma dan Sinovac menjadi sesuatu yang baik untuk memastikan vaksin bisa terjadi secara cepat di Indonesia karena target kita kalau bisa vaksin di awal tahun depan," ucap Erick.
Erick mengatakan proses vaksinasi akan membantu proses pemulihan ekonomi yang saat ini hanya 30 persen sampai 40 persen bisa meningkat hingga 50 persen sampai 60 persen pada tahun depan dan ekonomi kembali pulih total pada 2022.
Dalam menangani pandemi, pemerintah fokus dalam tiga program utama yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Erick mengatakan dalam Indonesia Sehat, pemerintah menekankan prioritas keamanan rakyat dari virus Covid-19 dan reformasi layanan kesehatan.
"Program Indonesia sehat tidak mungkin tidak didahulukan, tidak mungkin Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh kalau tidak sehat," ujar Erick.
Oleh karenanya, ucap Erick, metode gas dan rem tetap akan dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi. Dalam Indonesia Sehat, kata Erick, pemerintah terus menggencarkan budaya disiplin kesehatan dengan mendorong penggunaan masker, cuci tangan, hingga jaga jarak.
"Kemudian baru masuk vaksinasi dan situmulus ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor di perdagangan, investasi, pariwisata, dan jasa," ucap Erick.
Erick menyampaikan pemerintah lewat program Indonesia Bekerja juga memberikan perhatian lewat sejumlah program, seperti bantuan produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta untuk setiap pelaku usaha mikro, subsidi gaji atau upah untuk 15,7 juta pekerja di mana setiap pekerja mendapatkan bantuan senilai Rp 2,4 juta yang dibayarkan dua tahap.
"Progran ini kita kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait data. Harapannya dengan Indonesia sehat dan bekerja, kita dapat kembali tumbuh. Ini skenario yang harus kita jalankan," kata Erick.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkap pemerintah telah menganggarkan pembayaran uang muka vaksin Covid-19 yang dikembangkan organisasi kesehatan dunia (WHO) dengan lembaga aliansi vaksin dunia atau Global Alliances Vaccines and Immunization (GAVI). "Mengenai pembayaran untuk keanggotaan maupun dari GAVI mengenai uang muka yang kemarin sudah disampaikan nanti anggarannya akan kami sampaikan ke komisi IX, yaitu sebesar kalau tidak salah Rp 3,8 triliun untuk sebagai uang muka supaya kita mendapatkan vaksin tersebut," kata Terawan
Sementara itu terkait progres pengadaan vaksin di dalam negeri, Terawan menjelaskan masih dalam proses uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3 dipusatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) dengan sampel sebanyak 1.620 subjek.
"Sampai saat ini kami terus ikut mendampingi, dan ikut terus mengawasi dan terus berdoa mudah-mudahan semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar, karena vaksin ini termasuk dalam sebuah organisasi dunia, dalam ini GAVI dan sebagainya. Dalam rapat kemarin kami menyiapkan beberapa anggaran, nanti kami akan sampaikan ke komisi IX," ujarnya.
Untuk diketahui GAVI atau Global Alliance for Vaccines and Immunization adalah suatu kemitraan kesehatan global yang terdiri atas aktor negara dan swasta yang berkomitmen untuk meningkatkan akses imunisasi bagi negara-negara miskin.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengaku belum mengetahui pasti kapan Covid-19 akan berakhir. Bahkan menurutnya, adanya vaksin tidak serta merta membuat Covid-19 akan hilang.
"Kita semua tahu sekarang dalam proses dalam mendapatkan vaksin, dan juga menemukan obat. Tetapi ketika vaksin ditemukan, dihasilkan, dan telah diberikan kepada masyarakat tidak serta merta Covid ini akan berakhir," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, d Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Doni mengungkapkan sampai saat ini tidak ada satu pun orang yang tahu pasti kapan Covid-19 akan berakhir. Ia mengibaratkan Covid-19 masih penuh dengan misteri.
"Covid masih penuh dengan teka teki," ungkapnya.
Dirinya juga mengaku di hadapan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyampaikan bahwa peran media dibutuhkan untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Menurutnya tanpa peran dari media maka penanganan Covid-19 sulit dilakukan.
"Data data riset yang diberikan kepada kami 63 persen keberhasilan sosialisasi berada di media. Oleh karenanya kerja sama dengan Kemenkominfo mudah-mudahan ke depan akan bisa menyelesaikan yang terjadi terkait dengan hal-hal yang mungkin informasi yang diterima masyarakat yang belum tepat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika