REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan bahwa isu mengenai hak paten atas merek Merdeka Belajar sudah selesai. Nadiem mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah berkoordinasi dengan PT Sekolah Cikal, hasilnya sekolah cikal menghibahkan merek dagang dan jasa Merdeka Belajar tanpa kompensasi sama sekali.
"Jadi (dihibahkan) secara gratis kepada Kemendikbud," kata Nadiem dalam rapat kerja Kemendiibud dengan Komisi X DPR, Kamis, (27/8).
Nadiem mengatakan saat ini proses hukum untuk transisi kepemilikan merek dagang dan jasa Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal ke Kemendikbud sedang dalam proses. Mendikbud mengatakan, selanjutnya Kemendikbud akan memiliki hak paten merk dagang dan jasa Merdeka Belajar tetapi bukan untuk dikomersialisasi.
"Kemendikbud akan menjaganya untuk diberikan kembali kepada berbagai masyarakat yang boleh menggunakannya jadi alasannya kenapa kami memiliki merek dagang dan jasa itu agar Kemendikbud atau pemerintah yang bisa menggaransi bahwa hak menggunakan merdeka belahar itu tidak dimiliki satu pihak saja untuk komersialisasi, jadi kami lah yang akan menjamin itu," ungkapnya.
"Isu hak paten merdeka belajar sudah selesai alhamdulilah pak ketua, dan kami harap masy bisa sudah tidak lagi cemas mengenai isu ini karena hak ini akan dimiliki oleh pemerintah, tapi merdeka belajar akan dimiliki untuk semuanya," imbuhnya.
Sebelumnya Sekolah Cikal akan menghibahkan hak atas merek 'Merdeka Belajar' yang dimilikinya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pengalihan hak atas merek ini diharapkan mengakhiri polemik penggunaan kata Merdeka Belajar.
“Atas masukan berbagai pihak, sekarang kami memperkuat surat pernyataan itu dengan keputusan menghibahkan hak atas merek Merdeka Belajar ke Kemendikbud,” kata pendiri Sekolah Cikal Najelaa Shihab saat dihubungi Republika, Ahad (23/8).
Najeela mengatakan, Sekolah Cikal dan siapapun masih bisa menggunakan 'Merdeka Belajar' untuk kepentingan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kompensasi apapun. Najeela menerangkan, penggunaan Merdeka Belajar sejak 2015 dimaksudkan untuk menggerakkan perubahan pendidikan dan telah dipraktikkan dalam kurikulum, pelatihan dan publikasi Yayasan Guru Belajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
