REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Dadang Kurnia
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum juga mengumumkan kandidat calon wali kota Surabaya dukungannya. Padahal PDIP sudah mengumumkan banyak kandidat kepala daerah yang disokongnya maju di Pilkada serentak akhir tahun ini.
Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto membantah memiliki perbedaan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait calon kepala daerah di wilayah tersebut. Dia mengatakan, PDIP sudah memiliki pemetaan politik dan siap mengumumkan calon terrekomendasi di Surabaya.
"Kalau di salah satu media mengatakan bahwa sepertinya bu Risma dan saya berbeda itu tidak benar," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (26/8).
Dia menjelaskan, kewenangan untuk mengambil keputusan rekomendasi bukan berada di tangan per orangan. Dia mengatakan, kongres telah memberikan mandat kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mengambil keputusan.
Dia mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bertugas membantu melakukan pemetaan politik. Hasto mengatakan, Risma saat ini merupakan salah satu ketua DPP sekaligus wali kota dua periode yang dipercaya ketua umum.
Dia mengungkapkan, Risma saat ini terlihat santai meskipun PDIP belum mengumumkan penerusnya di kota tersebut. Dia mengungkapkan PDIP telah mempersiapkan segala sesuatu di Surabaya dan tinggal menunggu perintah ketua umum untuk dipublikasikan.
"Kalau kita lihat jalur ini sebuah proses yang biasa dan Surabaya tinggal mengumumkan," katanya.
Hasto mengatakan, PDIP telah bersama rakyat Surabaya dalam 20 tahun terakhir. Dia melanjutkan, bahkan lima tahun lalu PDIP juga dikepung berbagai kekuatan politik yang mencoba memisahkan kepemimpinan partai dengan rakyat.
PDIP hingga saat ini belum menentukan calon pengganti Wali Kota Tri Rismaharini yang telah memimpin Surabaya dua periode. Hasto mengatakan, pengumuman rekomendasi calon kepala daerah Surabaya akan dilakukan bersamaan dengan kabupaten dan kota Bali.
Sosok kandidat untuk Surabaya memang belum diumumkan, partai berlogo kepala banteng moncong putih namun idealnya akan mengusung kader internal. "Yang pasti perpaduan antara internal-eksternal atau eksternal-internal itu yang sudah kami lakukan dan keputusan sudah diambil tinggal menunggu momentum tepat untuk pengumuman hal tersebut," kata Hasto.
Dia mengatakan, partai memberikan skala prioritas kepada kader internal sebagai bagian dari tujuan berpartai. Dia menjelaskan, tujuan berpartai untuk mendorong kader yang telah dididik, telah mengikuti proses kaderisasi, sudah melakukan penugasan yang diberikan dan teruji.
Dia melanjutkan, sosok tersebut selanjutnya akan dicalonkan pada tempat strategis. Pencalonan kepala daerah harus melewati berbagai proses.
Dia mengatakan, PDIP akan menyerahkan pilihan kepada publik mengingat pemilu merupakan pesta rakyat. PDIP disebut telah mengadakan dialog dengan tokoh, turun ke rakyat hingga melakukan survei politik.
"Sehingga dari situ kami tahu apa yang menjadi impian rakyat tentang sosok pemimpin kota Surabaya yang akan menggantikan ibu Risma yang telah menjabat selama dua periode," katanya.
Saat PDIP belum mengumumkan calonnya, salah satu calon kepala daerah yang bakal bersaing di Pilkada Surabaya adalah Machfud Arifin. Machfud telah mendapatkan dukungan dari Golkar PKB, PPP, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad mengaku telah mengajukan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno ke DPP untuk segera diturunkan rekomendasi djelang Pilkada Surabaya 2020. Machfud Arifin merupakan mantan Kapolda Jatim. Sedangkan Mujiaman merupakan mantan Dirut PDAM Surya Sembada Surabaya, yang baru mengajukan pengunduran diri.
"DPC Partai Gerindra Kota Surabaya sudah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pengusung Machfud Arifin. Mereka sudah sepakat pendamping Pak Machfud adalah Mujiaman," kata Sadad, Rabu (26/8).
Menurut Sadad, penunjukan Mujiaman sebagai Cawawali Kota Surabaya sudah tepat dan yang terbaik. Alasannya, Mujiaman merupakan seorang profesional murni dan tidak memiliki afiliasi dengan partai-partai pengusung sehingga tidak menimbulkan resistensi.
"Menurut saya pribadi, pemilihan Mujiaman sudah tepat. Karena latarnya profesional sehingga tidak ada sentimen kepartaian yang memungkinkan win win solution tidak berafiliasi dengan partai politik manapun," ujar Sadad.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, partainya tetap berkomitmen mengamankan rekomendasi DPP untuk pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno. Bahkan dia mengaku, kesemua partai pengusung Machfud Arifin dalam keadaan solid, setelah dipilihnya Mujiaman menjadi pendampingnya.
"DPD Golkar Kota Surabaya tetap berkomitmen mengamankan rekomendasi DPP Partai Golkar ke Pak MA dan bersama sama dengan tujuh parpol pengusung yang lain solid memenangkan Pak MA dan Mujiaman dalam Pilwali 2020," ujarnya.
Terkait isu adanya kekecewaan di sejumlah kader Golkar atas dipilihnya Mujiaman, Arif tidak menampiknya. Arif menyatakan dirinya bisa memahami kegelisahan kader partainya yang merasa sedih karena MA memilih wakil bukan dari rekomendasi Golkar.
"Namun kami harus berbesar hati karena Pak Mujiaman adalah seorang profesional yang kami anggap memiliki kemampuan bersama Pak MA membangun Surabaya 5 tahun mendatang," kata dia.
Arif menegaskan, perbedaan pendapat yang terjadi di antara sesama kader Golkar adalah hal yang lumrah. Karena Golkar memiliki budaya khasanah kekayaan ide. Namun begitu, kata dia, ketika penugasan partai telah diberikan, semua kader dan pengurus partai akan satu komando mengamankan.
"Dalam waktu dekat kami akan mengenalkan Pak Mujiaman kepada seluruh kader dan simpatisan Golkar melalui berbagai acara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat," kata dia.
Sekedar informasi, ada delapan partai yang membentuk koalisi untuk mengusung Machfud Arifin di Pilwali Surabaya 2020. Selain PKB ada PKS, PPP, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Gerindra.
Satu lagi nama yang banyak disebut maju di Pilkada Surabaya. Ia adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi.
Kemarin, ratusan anggota majelis taklim se-Surabaya mendorong agar Eri bisa meneruskan Tri Rismaharini memimpin Surabaya. Khomsatun Hidayat sebagai koordinator acara menyatakan, Eri sudah mendapat tempat di hari para nyai. "Beliau (Eri Cahyadi) adalah seorang santri, keluarganya (juga) kyai. Insya Allah, agama dan keimanannya kuat. Itu adalah modal utama," ujarnya dikonfirmasi Rabu (26/8).
Khomsatun juga berpendapat, Eri mempunyai gaya kepemimpinan yang sama dengan Risma. Komitmennya terhadap Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Pahlawan tak diragukan lagi. Terbukti, dalam setiap pertemuan dengan para kyai dan nyai, Eri selalu membawa pesan Risma untuk membesarkan NU di Kota Surabaya.
"Mas Eri sudah lama jadi orang birokrasi, yang sangat paham tata kelola Surabaya. Mengawal perjuangan Bu Risma bertahun-tahun. Kami juga mendukungnya biar APBD yang ada di Surabaya terjaga dengan baik untuk kesejahteraan umat," ujarnya.
Sebelumnya Eri Cahyadi juga mendapat dukungan dari para kiyai dan gus yang memimpin pondok pesantren di kawasan Sidosermo, Surabaya. Kiai Nahdlatul Ulama (NU) se-Surabaya juga meminta Eri melanjutkan kepemimpinan Risma. Selain itu, ada Gerakan Arek Suroboyo (GAS) yang digawangi putra Risma, yakni Fuad Bernardi, yang mendeklarasikan dukungan.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mengatakan, terus mengalirnya dukungan kepada Eri Cahyadi tak lepas dari pengaruh Risma. Apalagi Eri sering disebut-sebut sebagai anak emas Risma. Risma menurutnya telah mempersiapkan betul agar Eri mendapat dukungan masyarakat maju di Pilwali Surabaya.
"Ya (tak lepas dari pengaruh Risma). Tampaknya memang mas Eri disiapkan benar oleh Bu Risma. Indikasi ini kan terlihat dari peran yang diberikan pada Mas Eri (di pemerintahan)," kata Suko kepada Republika.
Meski demikian, Suko menegaskan dukungan dari Risma tersebut tidak serta merta menjami Eri bisa melenggang maju mendusuki kursi kepemimpinan Kota Surabaya. Karena, kata dia, dukungan politik tidak semudah itu bisa dialihkan. Meskipun memang banyak warga Surabaya yang fanatik terhadap kepemimpinan Risma.
"Tergantung apakah yang didorong bisa mengambil hati publik. Lebih tepatnya dukungan politik itu tidak mudah dialihkan," kata Suko.
Sementara itu, Eri Cahyadi belum mengomentari sama sekali terkait banyaknya dukungan yang mengalir untuknya. Bisa jadi karena belum ada kepastian apakah dirinya bisa maju atau tidak di Pilwali Surabaya 2020. Hingga kini, memang belum ada partai yang menurunkan rekomendasi untuk bekal Eri maju Pilwali Surabaya 2020. Namun, Eri disebut-sebut menjadi pilihan utama PDI Perjuangan, yang hingga kini belum mengumumkan dukungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika