Selasa 25 Aug 2020 10:28 WIB

Ada Demo, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas Sekitar Senayan

Pengalihan arus lalu lintas itu bersifat situasional.

Polisi memasang barikade untuk mengantisipasi pendemo yang akan berunjuk rasa menuju gedung MPR/DPR di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Polisi memasang barikade untuk mengantisipasi pendemo yang akan berunjuk rasa menuju gedung MPR/DPR di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas terkait adanya demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8) siang. Meski demikian, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan skema pengalihan arus lalu lintas itu bersifat situasional. "(Pengalihan arus lalu lintas) Tapi itu situasional ya," ujar Fahri saat dikonfirmasi.

Berikut skema pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI terkait demo buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Pertama, arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Gedung DPR dibelokkan ke kiri ke Jalan Gerbang Pemuda. Kedua, arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda.

Baca Juga

Selanjutnya, arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di Ada  Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar. 

Kemudian, arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika arah Jalan Gelora dibelokkan ke kanan Jalan Gerbang Pemuda. Dan arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.

KSPI akan melibatkan buruh dari sejumlah elemen Serikat Pekerja di wilayah Jabodetabek untuk melakukan aksi.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSP Kahar S Cahyono dalam keterangan tertulis mengatakan kegiatan aksi digelar pukul 10.30 WIB. Massa berkumpul di depan Gedung TVRI, Jakarta Pusat, lalu bergerak dengan jalan kaki menuju Gedung DPR RI. "Agenda menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan stop PHK," katanya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement