REPUBLIKA.CO.ID, KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR -- Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur masih menunggu hasil polling wali murid di sekolah masing-masing sebelum melaksanakan sekolah tatap muka di wilayah setempat.
"Kami punya cara tersendiri untuk menampung aspirasi masyarakat terkait proses pembelajaran anak-anak sekolah di tengah pandemi Covid-19 melalui polling wali murid," kata Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dalam pertemuan secara virtual dan siaran langsung di media sosial Pemkot Probolinggo, Jumat (15/8).
Secara tegas, pihaknya tidak memperbolehkan lembaga pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik itu kelompok bermain maupun TK melakukan pembelajaran secara tatap muka karena anak balita sangat rentan terpapar Covid-19.
"Rencananya PAUD baru boleh melakukan pembelajaran tatap muka usai vaksin Covid-19 ditemukan," ucap wali kota yang biasa dipanggil Habib Hadi tersebut.
Pembelajaran anak SD kelas 1, lanjut dia, ada kendala karena mereka harus belajar menulis dan membaca, sehingga boleh tatap muka tapi harus sangat ketat protokol kesehatannya.
"Jumlah anak harus terbatas di satu ruangan kelas, serta orang tua harus ikut mendampingi karena belajar kelas 1 SD kalau daring itu memang agak kesulitan," tuturnya.
Ia mengatakan kegiatan belajar SD dan SMP akan dikembalikan kepada wali murid apakah mereka setuju atau tidak pembelajaran tatap muka, sehingga pihaknya menyerahkan sepenuhnya hasil polling wali murid di masing-masing sekolah.
"Kami tidak akan memaksa. Beri kami masukan dan akan kami persentase seberapa banyak wali murid yang setuju belajar tatap muka atau sebaliknya," katanya.
Jika di lapangan ditemukan permasalahan anak yang tidak punya android, wali kota mempersilahkan anak tersebut datang ke sekolah untuk mengambil tugasnya dan soal paket data, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat sudah memberikan ke masing-masing anak melalui sekolah sejak April 2020.
Menjawab pertanyaan wali murid jika lebih banyak yang setuju tatap muka, maka tatap muka akan diberlakukan aturan secara ketat, salah satunya, orang tua wajib antar-jemput anak ke sekolah. Jika tidak diantar maka keesokan harinya tidak boleh bersekolah," ujarnya.
Ia pun berjanji akan mendatangi sekolah dengan polling terbanyak setuju tatap muka dan akan membuktikan sendiri kesanggupan wali murid dan sekolah dalam menerapkan aturan ketat selama pembelajaran tatap muka berlangsung.
"Sebenarnya, saya pribadi setuju pembelajaran daring, namun saya tidak ingin dibilang merusak tumbuh kembang anak, sehingga saya mengajak diskusi live di media sosial agar tidak ada pro dan kontra tentang kebijakan Pemkot Probolinggo," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, dikembalikan ke masing-masing lembaga dan apabila banyak yang setuju tatap muka, maka pihaknya akan turun ke lokasi memastikan karena Wali Kota ikut bertanggung jawab sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo.
"Memang tidak ada sistem dan skema yang tepat, sehingga kami evaluasi untuk perbaikan karena saya tidak ingin kebijakan yang diambil justru menimbulkan lonjakan kasus konfirm Covid-19," katanya.
Pada kesempatan itu, Kemenag Kota Probolinggo menjelaskan pembelajaran di lembaga dibawah naungannya tidak melaksanakan tatap muka karena banyak wali murid yang tidak setuju.
"Selain itu, Kemenag pusat juga mengingatkan agar daerah yang belum berstatus zona hijau tidak memaksakan diri untuk pembelajaran tatap muka," katanya.
Dalam vidcon yang digelar di Command Center, juga dihadiri Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Pemerintahan Paeni, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo Kiswanto, Kepala Kemenag Mufi Imron Rosadi, Kepala Disdikbud Maskur dan perwakilan OPD terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika