REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza mengatakan, pinjaman dana sebesar Rp 12,5 triliun yang diberikan pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal digunakan untuk menjalankan program prioritas yang tertunda. Hal itu karena anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD) DKI pada tahun ini, berkurang drastis akibat pandemi Covid-19.

"Anggaran ini akan digunakan untuk program-program prioritas DKI Jakarta yang tertunda karena APBD kita yang kurang, yakni dari Rp 87 triliun menjadi Rp 47 triliun," ujar Ariza saat ditemui seusai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di gedung dewan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Adapun, program prioritas yang dimaksud Ariza, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta penanganan banjir. Politikus Partai Gerindra tersebut menyampaikan, dengan pinjaman dana dari pemerintah pusat, Pemprov DKI bakal memastikan program prioritas tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan APBD yang tersedia.

Di samping juga adanya bantuan dari pihak ketiga atau swasta lewat berbagai kerja sama membuat pembangunan di masyarakat harus dipercepat. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Jumlah pinjaman yang diajukan oleh Pemprov DKI sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar Rp 4,5 triliun untuk 2020 dan Rp 8 triliun digunakan untuk 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika