REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Sosial kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan demikian Kemensos empat kali berturut-turut, meraih opini WTP. Sebelumnya, opini WTP dari BPK RI diraih Kemensos atas laporan keuangan 2016, 2017, 2018, dan kini tahun 2019.
Opini WTP disampaikan anggota III BPK RI Achsanul Qosasi kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara, dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Kantor Kemensos Cawang Jakarta Timur (24/7).
Mensos Juliari memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Kemensos, atas capaian kinerja tersebut.
Opini WTP kali ini terasa sangat penting bagi kemensos yang terus meningkat jumlah anggarannya terutama untuk belanja bantuan sosial, bahkan di tahun 2020 anggaran kemensos paling besar anggarannya dari seluruh K/L
“Saya menyambut baik capaian ini. Di tengah anggaran yang terus meningkat, predikat WTP bisa kita raih dan pertahankan. Saya kira ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik, dan komitmen kuat seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Tentu juga capaian ini tidak lepas dari bimibingan Tim Pemeriksa BPK,, " kata Mensos Juliari.
Seremoni penyerahan LHP atas laporan keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019 dilakukan dengan protokol kesehatan, Turut hadir mendampingi Mensos Juliari dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar dan Para Pejabat Eselon I dan II Kemensos.
Capaian tersebut bermakna penting dengan upaya serius pemerintah mengatasi dampak covid-19 dalam implementasi Jaring Pengaman Sosial sebagai bagian percepatan penanganan Covid-19 dan mempercepat upaya untuk menekan jumlah kemiskinan, melalui program perlindungan sosial yang selama dilaksanakan, yang tercermin dari meningkatnya nilai anggaran yang tahun ini ditambahkan dengan bansos khusus dampak Covid-19, anggaran Kemensos menjadi Rp 124,4 triliun.
“Tantangan pengelolaan anggaran semakin rumit di era pendemi. Dengan anggaran sebesar itu, dibutuhkan ketaatan untuk pembelanjaannya sesuai prinsip tatakelola anggaran yang baik good governance sejalan dengan kebutuhan di situasi krisis, yang harus cepat dan tepat, " kata Mensos.
Opini WTP dari BPK membuktikan kualitas kinerja Kemensos, selain juga tingkat realisasi belanja tertinggi yang pernah dicapai sebesar 63,42 persen. Kepada jajarannya, Mensos berpesan, agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Sementara itu Anggota III BPK RI-Achsanul Qosasi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mensos yang memberikan perhatian yang serius dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan, serta penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Sekretaris jenderal Kemensos, Hartono Laras menyatakan, pengelolaan anggaran tidak hanya harus semakin tertib (profesional, transparan dan akuntabel), namun juga kinerja belanja harus cepat dan semakin baik.
“Meraih opini WTP dari BPK bisa dipahami sebuah prestasi. Namun ke depan, kami dengan Inspektur Jenderal dan jajaran unit kerja eselon I Kemensos, tidak hanya ingin menempatkan WTP sebagai prestasi, tetapi juga tradisi,” kata Hartono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika