REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Binti Sholikah
Pengamat Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menilai calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kemungkinan besar bakal melawan kotak kosong. Hal ini menyusul banyaknya partai politik yang ikut menyatakan dukungan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Iya menurut saya berat dan kemungkinan besar kotak kosong sih," kata Aisah Putri Budiarti di Jakarta, Kamis (23/7).
Aisah menilai, sulit untuk mencari lawan tanding Gibran di Solo. Terlebih, kota tersebut juga merupakan basis suara partai pengusung utama Gibran, PDIP. Gibran juga dinilai memiliki modal modal sosial dan finansial yang kuat sebagai putra daerah, anak presiden dan pengusaha.
Aisah berpendapat, pesaing politik Gibran harus mampu menandingi kekuatan tersebut. Menurutnya, sosok yang memiliki kapasitas politik dari segi pengalaman, keterlibatan dalam pemerintahan dan kedekatan publik yang intens kemungkinan bisa menjadi pesaing kuat Gibran.
"Kedua hal ini menjadi kriteria yang pas untuk rival Gibran, karena pada aspek inilah kelemahan Gibran," katanya.
Seperti diektahui, PDIP resmi memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka pada Jumat (17/7) lalu untuk berlaga di pilkada Solo. Gibran menyingkirkan pesaing utamanya yang merupakan rekomendasi DPC PDIP, Achmad Purnomo.
Belakangan, Achmad Purnomo disebut-sebut tengah didekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk disandingkan sebagai pesaing Gibran di Pilkada Solo. Isu itu juga tidak dipungkiri oleh partai berlogo bulan sabit kembar dan untaian padi tersebut.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Abdul Fikri Faqih mengaku memiliki komunikasi yang baik dengan Achmad Purnomo. Komunikasi serupa, sambung dia, juga terjadi dengan Gibran dan Teguh Prakosa.
"PKS dengan Gibran komunikasinya baik. Dengan Pak Achmad Purnomo lebih bagus juga. Dengan Mas Teguh juga baik sekali. PKS semuanya baik," kata Abdul Fikri Faqih.
Dia berpendapat, calon tunggal merupakan hal yang tidak sehat dalam pemilu. Dia mengatakan, sebabnya PKS akan berupaya untuk mencari lawan bagi Gibran. Lanjutnya, PKS saat ini juga tengah menjalin komunikasi dengan semua partai termasuk PDIP.
"Semua kemungkinan masih terbuka. Saya kira banyak peluang, banyak kemungkinan kita di DPD PKS Solo akan makin intensif berkomunikasi dengan semua pihak," katanya.
Sementara, Achmad Purnomo mengaku sempat diajak berkomunikasi oleh DPD PKS Solo setelah rekomendasi turun kepada Gibran. Namun, dia mengungkapkan bahwa sudah tidak berkeinginan untuk maju dari jalur lain.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku sempat kecewa dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang memberikan rekomendasi kepada Gibran dan Teguh Prakosa untuk maju dalam Pilkada Solo 2020. Sebab, sebelumnya DPC telah ngajukan pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sesuai dengan prosedur partai.
"Semua kalau mau ditanya dengan adanya kayak begini ini, DPC, anak cabang, ranting, anak ranting itu kecewa dan tidak kecewa, ya, cuma tetap kecewa. Karena kami sudah menjalankan aturan partai," kata Rudyatmo kepada wartawan, Kamis (23/7).
Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah menyebutkan DPC boleh melakukan penjaringan secara tertutup di internal partai apabila mendapat suara minimal 25 persen. Sehingga dia menilai, dengan turunnya rekomendasi kepada Gibran-Teguh, maka penjaringan tertutup tidak yang dilakukan DPC tidak bernilai di mata DPP.
"Artinya apa yang sudah dirumuskan DPC tidak ada nilainya di sana [DPP] karena yang diberi rekomendasi adalah Mas Gibran dan Pak Teguh padahal kami mengusulkan Pak Purnomo dan Pak Teguh," ungkapnya.
Namun, dia memahami semua keputusan ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sudah melalui rapat DPP. "Apa pun keputusan Ketum, itu kader partai wajib melaksanakan dan memenangkan pemilihan kepala daerah," kata Rudyatmo yang saat ini menjabat Wali Kota Solo tersebut.
Politik dinasti
Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait fenomena politik dinasti yang terjadi di Tanah Air. Dia mengatakan, fenomena tersebut tidak bisa dipungkiri dan publik juga tidak bisa menutup mata karena merupakan hal yang bersifat alamiah.
"Tapi bukan berarti karena dia anak pejabat negara kemudian hak politiknya tercabut karena status tersebut," kata Hasto Kristiyanto dalam konferensi virtual di Jakarta terkait peresmian 20 kantor DPD dan DPC PDIP, Rabu (22/7).
Hasto mengatakan, Undang-Undang (UU) republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dicalonkan dan mencalonkan sebagai pemimpin daerah atau negara. Namun, dia mengatakan, bukan berarti karena seseorang berposisi sebagai anak pejabat negara kemudian dia kehilangan hak berpolitik.
Dia mencontohkan calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden dan bekas wali kota Solo, Joko Widodo. Dia menekankan, secara pribadi Gibran tidak bisa memilih untuk lahir dari keluarga manapun.
Hal serupa, sambung dia, juga dialami calon wali kota Tangerang Selatan, Azizah Maruf Amin yang merupakan putri wakil presiden. Dia kemudian menyinggung politik kondisi Amerika Serikat (AS) dimana keluarga Presiden George Walter Bush berkali-kali menjadi kepala negara.
"Tapi pada akhirnya rakyat yang menentukan dan mempunyai kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," kata Hasto lagi.
Sedangkan, dia melanjutkan, meski mengutamakan kader partai namun PDIP juga tetap membuka kesempatan bagi publik untuk mengikuti penjaringan kepala daerah. Dia mengatakan, siapa pun calon dengan latar belakang apapun nantinya tetap harus mengikuti sekolah partai.
"Karena itulah PDIP membuka ruang bagi kader partai, yang penting ruang itu dibuka bagi mereka yang berasal dari dalam maupun luar partai. Terbukti dari jumlah calon kepala daerah yang diumumkan juga menunjukan adanya suatu proses munculnya kepemimpinan dari dalam dan luar partai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika