REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmirasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak akan mencapai 100 persen. Salah satunya karena ada desa yang warganya dinilai tidak layak menerima bantuan itu.
"Sehingga BLT Dana Desa tidak akan mencapai 100 persen," kata Mendes, atau yang akrab disapa Gus Menteri, dalam konferensi pers di Kemendes PDTT Jakarta, Selasa (21/7).
Ia menyebutkan beberapa alasan penyaluran BLT Dana Desa tidak akan mencapai 100 persen di antaranya adalah karena ada sekitar 61 desa yang mendata bahwa warganya tidak layak mendapatkan BLT Dana Desa, sehingga mereka tidak mengalokasikan Dana Desa untuk bantuan tersebut.
Beberapa kriteria yang menyebabkan warga tersebut tidak layak mendapat BLT Dana Desa adalah karena kemungkinan semua warga miskin di desa tersebut telah mendapatkan bantuan dari jaring pengaman sosial (JPS) lain, karena tidak ada warga miskin di desa itu, atau juga karena tidak ada yang terkena dampak Covid-19, sehingga mereka dinilai tidak layak mendapatkan BLT Dana Desa.
"Kita bangga dan bahagia karena itu berarti semua warga di desa itu sejahtera semua," katanya.
Kemudian, selain tidak layak, tidak tercapainya penyaluran BLT Dana Desa hingga 100 persen itu juga disebabkan karena faktor budaya.
"Jadi ada yang karena budaya. Misalnya di Kabupaten Malang, itu ada desa yang warganya tidak mau Dana Desa digunakan untuk BLT karena warga masyarakat yang kaya itu mengcover warga masyarakat yang tidak mampu," katanya.
Nilai gotong rotong yang begitu kuat di desa itu mendorong warga yang kaya untuk bersama-sama membantu meringankan beban warga miskin yang terkena dampak Covid-19.
"Jadi nilai gotong royongnya sangat luar biasa. Itu ada di Kabupaten Malang," katanya.
Mendesjuga mengatakan bahwa dari total 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia, 52 desa di antaranya tercatat diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena masih diharuskan melakukan verifikasi ulang terhadap status desanya sehingga mereka tidak dapat menerima Dana Desa yang menjadi sumber pendanaan untuk BLT Dana Desa.
"Di antaranya di Konawe, karena memang perlu ada verifikasi ulang terhadap status desanya," katanya.
Sementara itu, di beberapa daerah yang tercatat belum menyalurkan BLT Dana Desa hingga saat ini diakui karena terkendala isu geografis sehingga penyalurannya mengalami keterlambatan.
"Yang belum salur itu ada tiga kabupaten di Papua dan satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu kendalanya karena kendala geografis. Karena ngambil duit untuk dibawa ke desa itu butuh waktu dan biaya yang sangat tinggi," katanya.
Secara akumulasi, Mendes merinci bahwa dari total 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia, ia menyebutkan ada 57 desa yang kemungkinan tidak menerima Dana Desa karena status desanya perlu diverifikasi ulang dan 61 desa tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena warganya dianggap tidak layak, sehingga total desa yang berpotensi menerima BLT Dana Desa adalah sebanyak 74.835 desa.
Oleh karena itu, ditegaskan bahwa penyaluran BLT Dana Desa tidak akan mencapai 100 persen dari total 74.953 desa yang ada di Indonesia, karena ada 118 desa yang tidak potensial menyalurkan BLT Dana Desa, menurut data per 20 Juli 2020, demikianAbdul Halim Iskandar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika